Pinjaman Rp1 Triliun, DPRD Tunggu Penjelasan Gubernur Sherly

PUBLIKA-Ternate, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara belum membahas lebih jauh rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman senilai Rp1 triliun.

DPRD menegaskan pembahasan baru akan dilakukan setelah Gubernur menyampaikan secara langsung maksud, tujuan, serta skema pinjaman tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray saat dikonfirmasi wartawan, setelah  rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Maluku Utara.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pemaparan mengenai rencana pinjaman tidak dilakukan dalam rapat paripurna, melainkan melalui forum khusus yang akan dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Utara.

“pemaparan terkait pinjaman Rp1 triliun akan disampaikan langsung oleh Ibu Gubernur. Waktunya nanti akan disesuaikan dengan agenda beliau,” ujar Iqbal

DPRD menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai tahapan pengajuan pinjaman. Menurutnya, legislatif terlebih dahulu ingin mengetahui secara rinci urgensi pinjaman tersebut, program yang akan dibiayai, hingga mekanisme pengembaliannya.

“Kita belum masuk pada tahapan pembahasan. Gubernur harus menjelaskan dulu apa maksud dan tujuan pinjaman itu. Setelah itu, jika DPRD menyetujui, baru prosesnya dilanjutkan melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Badan Anggaran Pemerintah Daerah,” jelasnya.

DPRD juga memastikan pembahasan pinjaman tidak akan dibawa ke rapat paripurna karena mekanismenya tidak diatur dalam agenda tersebut. Sebaliknya, materi itu akan dibahas secara khusus agar seluruh fraksi dapat mengkaji secara mendalam dampak dan manfaat pinjaman terhadap kondisi keuangan daerah.

“Kami belum mengetahui secara utuh tujuan pinjaman itu, termasuk bagaimana skema pembayarannya. Semua itu harus dikaji bersama oleh seluruh fraksi sebelum DPRD mengambil sikap,” tegasnya.

Sikap hati-hati DPRD ini menjadi sinyal bahwa rencana pinjaman Rp1 triliun masih membutuhkan pembahasan panjang. Selain mempertimbangkan kebutuhan percepatan pembangunan, DPRD juga ingin memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dan tidak membebani APBD di masa mendatang.(red)