Amankan Energi Daerah, Pemprov Malut Dorong Tambahan Kuota BBM dan SPBN

PUBLIKA-Ternate,  Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman di tengah tekanan geopolitik global. Fokus utama diarahkan pada penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) serta percepatan pembangunan Stasiun Pengisian BBM Nelayan (SPBN), guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Upaya ini disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A Kadir dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT Pertamina Patra Niaga yang berlangsung di Ternate, Kamis (23/4).

Dalam forum tersebut, Pemprov Malut secara resmi mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota. Usulan ini dinilai krusial untuk menjaga pasokan energi sekaligus menekan potensi lonjakan harga di daerah.

“Energi adalah penggerak utama ekonomi rakyat. Jika pasokan terganggu atau harga naik, dampaknya langsung dirasakan nelayan, petani, hingga pelaku UMKM,” ujar Samsuddin, menyampaikan pesan Gubernur.

Selain penambahan kuota, Pemprov juga mendorong percepatan pembangunan SPBN di wilayah kepulauan. Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah akses nelayan terhadap BBM, khususnya solar, yang selama ini kerap menjadi kendala saat melaut.

Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, merespons positif usulan tersebut. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap daerah untuk segera mengajukan titik-titik pembangunan SPBN baru.

“Silakan diusulkan. Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap bisa membeli BBM di SPBU dengan rekomendasi dinas terkait. Hak masyarakat harus tetap terpenuhi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat guna mencegah penyimpangan. Ia juga menyampaikan rencana penambahan kuota minyak tanah lebih awal untuk mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun.

Dari sisi distribusi, PT Pertamina Patra Niaga melaporkan kondisi stok energi di Maluku Utara masih dalam kategori aman. Ketersediaan LPG tercatat mampu bertahan lebih dari 60 hari, sementara pasokan Pertalite dan Biosolar tetap stabil dengan dukungan distribusi rutin ke sejumlah terminal BBM di wilayah tersebut.

Langkah terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan usaha ini diharapkan mampu menjaga stabilitas energi sekaligus menekan disparitas harga di wilayah kepulauan.

Pemprov Malut juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan berbasis digital agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa energi tetap terjangkau dan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Di mana pun masyarakat Maluku Utara berada, mereka harus merasakan kehadiran negara melalui energi yang adil dan terjangkau,” pungkas Samsuddin.