Forum Kepala Daerah, Gubernur Sherly Ungkap Deretan Capaian Strategis Pemprov Malut

PUBLIKA-Ternate, Berbagai indikator pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara dilaporkan menunjukkan tren yang semakin positif.

Capaian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan program-program pro rakyat yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos dalam Forum Kepala Daerah se-Provinsi Malut yang digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Rabu (17/12/2025).

Dalam Focus Group Discussion (FGD) sesi I bersama para kepala daerah yang dipandu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Provinsi Maluku Utara, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi itu, Gubernur Malut memaparkan sejumlah capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025.

Dalam pemaparannya, Gubernur Sherly menegaskan, berdasarkan laporan Bappeda Maluku Utara, laju pertumbuhan ekonomi provinsi pada Triwulan III 2025 mencapai 39,10 persen (yoy atau year-on-year).

Angka ini menempatkan Provinsi Malut sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi tertinggi secara nasional yang ditopang sektor industri, pertambangan serta aktivitas ekonomi daerah.

Dari aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara tahun 2025 tercatat 72,52, menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,55 persen. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 5,81 persen per Maret 2025. Rasio gini juga terjaga di angka 0,299, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali.

“Di sektor pendidikan, Pemprov Malut telah merealisasikan Program Pendidikan Gratis dengan capaian 96,45 persen yang menjangkau 68.512 siswa di 467 sekolah dengan total anggaran lebih dari 31 miliar rupiah,” beber Gubernur Malut.

Selain itu, diungkapkan pula, Program Beasiswa Maluku Utara Bangkit telah menjangkau 540 mahasiswa di 22 perguruan tinggi dengan total bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 1,46 miliar rupiah.

“Sementara di bidang kesehatan, Pemprov terus memperkuat Program Layanan Kesehatan Gratis, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 101,01 persen dimana hingga pertengahan Desember 2025, lebih dari 475 ribu jiwa telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis,” ucap Sherly.

Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting yang di beberapa kabupaten masih fluktuatif.

“Pada sektor perumahan dan infrastruktur sosial, Pemprov Malut merealisasikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dapur Sehat kepada 625 kepala keluarga di tujuh kabupaten dan kota,” tuturnya.

Di sisi lain, imbuh Gubernur Sherly, pembangunan infrastruktur dasar terus dipercepat di berbagai wilayah, termasuk Pulau Morotai, Halmahera Raya, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan.

Pemprov Maluku Utara juga menunjukkan dukungan penuh terhadap program strategis nasional, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat, serta percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Hingga akhir 2025, seluruh 1.185 desa dan kelurahan di Maluku Utara telah menyelesaikan musyawarah khusus, sosialisasi, hingga penerbitan akta notaris koperasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly turut menyinggung progres pembangunan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Dikatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun master plan pembangunan Sofifi bersama Bappenas dan Bank Dunia yang akan menjadi pedoman pembangunan lintas kementerian, provinsi serta kabupaten dan kota.

Menutup pemaparannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya komitmen bersama, sinergi lintas sektor dan integrasi program antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini, guna memastikan seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan turut hadir langsung Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, Bupati Halmahera Tengah (Halteng), M Ikram Sangaji, Bupati Halmahera Utara (Halut), Piet Hein Babua, serta sejumlah Wakil kepala daerah, dan Sekda kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara.

Sejumlah masukan turut disampaikan oleh para kepala daerah berkaitan dengan progres pembangunan di wilayahnya. Termasuk berbagai aspek yang menjadi tantangan pembangunan diantaranya masih adanya ketidakcocokan berkaitan data kemiskinan yang menjadi kendala dalam melahirkan intervensi kebijakan penuntasan.

Selain itu, forum ini juga dijadikan kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan sejumlah hal yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi di wilayahnya yang belum tertuntaskan, salah satunya masalah infrastruktur jalan.(red)