Gubernur Sherly Paparkan RPJMD Maluku Utara, Jalan Tani Jadi Prioritas

PUBLIKA-Ternate, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memaparkan progrem dan rencana program untuk 5 tahun kedepan. Hal ini disampaikan saat membuka Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Maluku Utara, berlangsung Bela Hotel, Jumat (25/7).
Gubernur Maluku Utara dalam paparannya menyampaikan, saat ini Pemerintah Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan berbagai terobosan terutama melalui kerja sama dengan telkomsat dalam membangun infrastruktur teknologi komunikasi dan konektivitas digital di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan perikanan. Begitupun juga dengan digitalisasi birokrasi yang akan dimpelementasikan melalui managemen talenta bagi para ASN.
“Di bulan Oktober nanti kita sudah akan menjalankan managemen talenta”. Ucapnya
Selain itu untuk pembangunan infrastruktur kata Sherly, dalam empat bulan yang kami hadapi ada begitu banyak komplain dan curhatan dari masyarakat terkait jalan dan jembatan.
“Hal ini diperoleh saat saya melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah untuk turun melihat secara langsung,”ujarnya.
Baginya, pemerataan ekonomi dan pertumbuhan tidak mungkin tercapai kalau tidak ada konektivitas yang baik terutama jalan dan jembatan untuk 10 kabupaten/kota.
“Tahun 2025 ini pembiayaan belanja modal untuk infrastruktur hanya mungkin kurang dari 15 persen, jadi tahun 2026 diharapkan minimal 25% dari total APBD Provinsi Maluku Utara, sehingga belanja modal terutama pembangunan jalan dan jembatannya dapat lebih maksimal”. Ungkap Sherly.
Disamping itu, Sherly juga menyampaikan terkait pembangunan jalan tani yang juga menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi. Karna bagi Sherly, nilai tukar petani tidak bisa naik apabila mereka kesulitan mengeluarkan hasil panennya. Menurutnya jalan tani menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk segera dilakukan demi meningkatkan kualitas hidup dari petani.
BACA JUGA:Hari Anak Nasional, Cara Gubernur Sherly Sapa Siswa Dan Bermain Tradisional
“ Tahan 2025, menggunakan Inpres 01 2025 terkait pergeseran anggaran kita mendapatkan anggaran untuk membangun 67 kilometer jalan tani yang difokuskan di Halmahera Utara dan Halmahera Barat,”ujarnya.
Sedangkan di tahun depan ditargetkan minimal 200 kilo yang akan dilakukan di Halmahera Timur. “Saya akan membantu 9 kabupaten kota secara bertahap dengan mengalokasikan 200 kilo jalan tani disetiap tahun untuk dua kabupaten/kota,”janjinya.
Selain itu, pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat juga dilakukan. Untuk tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan 700 rumah yang akan direnovasi terutama ada yang dibangun baru dan ada yang direnovasi dapur.
“Untuk tahun depan ditargetkan dengan APBD untuk 1000 rumah juga”. Ucap Sherly.
Untuk Sofifi ke depan kata Sherly akan dibangun sarana dan pra sarana olagraga di wilayah sekolah olahraga dan saat ini dianggaran 2025 ada 61 SMA, SMK, SLB yang akan direnovasi dan juga mendapat bantuan dari APBD sebanyak 54 sekolah.
“Jadi tahun ini sekitar 110an sekolah direnovasi”. Ungkapnya.
Sementara di sektor perikanan, difokuskan beberapa sentra perikanan. Dari 100 desa nelayan, Provinsi Maluku Utara sendiri mendapatkan 6 titik desa nelayan yang terdapat di 6 kabupaten kota.
Sedangkan untuk pertanian, saat ini akan diuji coba bibit unggul di empat hektare dengan target produksi 10 ton gabah kering panen.
ia juga menyebutkan, Tahun ini kita memberikan bantuan 1500 hektare bibit dengan target produksi 7 sampai 8 ton gabah kering panen per hekatre yang akan difokuskan di Subaim, Kao, Wairoro.
”melalui musrembang ini diharakan adanya kerja sama yang baik dan selalu berkolaborasi serta membangun koordinasi antara Provinsi dan 10 kabupaten/kota,”harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S Adam juga menambahkan, Musrembang RPJMD 2025-2029 yang digelar ini merupakan langkah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. (red)