Pemprov Bersama BNPB Bahas Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Maluku Utara

PUBLIKA-Ternate, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi bersama Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyano, bertmpat di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Senin (30/6/25)

Kegiatan Rakor tersebut turut di hadiri, Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB, Deputi 4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Tenaga Ahli KA BNPB, Tenaga Ahli.KA BNPB, Forkopimda Malut, Sekda Malut, Pimpinan vertikal terkait, Bupati/Walikota, para Pimpinan OPD Malut.

Gubernur Sherly dalam sambutanya meminta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di wilayahnya.

Menurutnya, penanggulangan bencana di Kota Ternate dan beberapa kabupaten lain membutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat, mengingat skala kerusakan dan terbatasnya anggaran daerah.

Dirinya menyebutkan, Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan anggaran penanganan sebesar Rp1 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate.

“Kami sudah memberikan usulan sebanyak Rp1 triliun, khusus di Ternate Rp200 miliar, untuk memastikan solusi jangka panjang secara sistem, jadi tidak dikerjakan secara spot-spot,” ujar Gubernur.

Penanganan jangka panjang yang dimaksud, Gubernur Perempuan tersebut, mencakup 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, berdasarkan desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Rencana tersebut diusulkan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui skema multiyears.

Sherly juga menyoroti kebutuhan mendesak di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan akibat bencana yang terjadi pada Juni 2025. Beberapa jembatan di dua wilayah itu mengalami kerusakan total, dan penanganannya diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp34 miliar dan surat permohonan bantuan resmi telah diajukan ke BNPB.

BACA JUGA:Banjir Rendam 15 Desa di Halmahera Selatan 4.182 KK Diungsikan Satu Balita Meninggal

Untuk kejadian di Sula dan Halmahera Selatan ada empat jembatan rusak total. Sudah kami buatkan surat usulannya ke BNPB untuk dibantu,” ungkap Gubernur Sherly.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut positif permintaan tersebut. Ia menyatakan, BNPB siap mendukung penanganan sesuai kewenangan jika anggaran daerah tidak lagi mencukupi. Jika anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak tersedia, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB.

Suharyanto menambahkan, dalam lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Provinsi Maluku Utara, dengan total 168 kejadian yang terdiri atas banjir (123), cuaca ekstrem (28), tanah longsor (6), dan gelombang pasang atau abrasi (11) dan jenis bencana ini umumnya sama dengan daerah lain di Indonesia.

Pemprov Maluku Utara sendiri tercatat memiliki anggaran DTT sebesar Rp45 miliar pada tahun 2025, dan dari Rp 45 miliar tersebut sudah digunakan sekitar Rp7 miliar, sehingga sisa anggaran DTT Pemprov saat ini tinggal Rp38 miliar.(red)