Gubernur Sherly Ingatkan Kepsek: Tak Butuh Laporan BOS Rapi, Tapi Output Siswa Pintar

PUBLIKA-Ternate, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos meminta siswa tidak diam ketika menemukan fasilitas sekolah yang rusak atau tidak terurus, terutama di sekolah yang setiap tahunnya menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam jumlah besar.

Sherly bahkan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara memasang nomor pengaduan di setiap sekolah. Langkah itu dinilai penting agar siswa dapat menyampaikan langsung persoalan fasilitas pendidikan yang mereka temui sehari-hari.

“Bukan mencari kesalahan kepala sekolah, tapi mempagari atau mengawasi. Karena tidak mungkin kepala sekolah melaporkan jika ada fasilitas yang rusak,” tegas Sherly saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah di Bela Hotel Ternate, Rabu (23/9/2026) malam.

Menurut Sherly, pengawasan penggunaan dana BOS tidak cukup hanya melalui laporan administrasi. Kondisi nyata sekolah harus menjadi ukuran, sebab dana tersebut pada akhirnya diperuntukkan bagi kepentingan siswa dan menunjang proses belajar mengajar.

Ia menyoroti masih adanya sekolah yang menerima dana BOS hingga Rp1 miliar bahkan Rp2 miliar per tahun, namun sejumlah fasilitas dasar justru dibiarkan dalam kondisi rusak.

“Sekolah itu terima BOS dengan nilai miliaran. Tapi masih saja ada sekolah yang tidak memiliki kipas angin, cuma ada satu atau dua. Proyektor cuma ada satu atau dua, lampu mati satu tahun belum ganti, kloset tersumbat satu tahun belum diapa-apain, UKS saat datang kosong,” ujar Sherly.

Ia meminta kepala sekolah tidak hanya tertib dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan anggaran yang diterima benar-benar berdampak pada kenyamanan dan kebutuhan siswa.

“Sekolah ini milik kalian, uang ini (BOS) milik kalian, dan siswa yang belajar itu anak-anak kita,” katanya.

Sherly bahkan mengingatkan kepala sekolah agar tidak menunggu sampai dirinya turun melakukan inspeksi mendadak.

“Daripada saya perintahkan Inspektorat turun audit, alangkah baiknya melakukan introspeksi diri,” tegasnya.

Tak hanya soal fasilitas, Sherly juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran pendidikan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hasil belajar siswa.

Ia menyebut capaian numerasi siswa di Maluku Utara masih berada di angka 36, sementara literasi berada di angka 37 dari skala 100.

Padahal, kata Sherly, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari Rp700 miliar dari APBD Maluku Utara yang berada di kisaran Rp2,8 triliun. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp500 miliar dialokasikan untuk kebutuhan gaji guru.

“Angka ini cukup besar. Kami berharap anak-anak kita pintar dan bisa bersaing dengan anak-anak lain di Indonesia bagian barat,” ujarnya.

Sherly menegaskan dirinya tidak hanya membutuhkan laporan penggunaan dana BOS yang rapi secara administrasi. Ia ingin melihat perubahan nyata di sekolah, mulai dari fasilitas pembelajaran hingga kualitas pendidikan yang diterima siswa.

“Saya tidak butuh laporan dana BOS itu baik dan rapi, namun fasilitasnya ada yang rusak, serta pola pikir siswa juga masih ngambang saat ditanya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk menjadi teladan bagi siswa. Menurutnya, kedisiplinan di lingkungan pendidikan harus dimulai dari para pendidik.

“Bagaimana murid mau disiplin kalau kepala sekolahnya saja tidak disiplin. Guru dan kepala sekolah itu harus memberikan contoh,” pungkasnya.(red)