Dihadapan Menteri ESDM, Gubernur Sherly Ungkap Malut Kehilangan Rp 3.5 Triliun

PUBLIKA-Ternate, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda melontarkan pesan tegas soal arah masa depan ekonomi daerah saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Maluku Utara, di Hotel Bela, Minggu (12/4/2026).

Di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar,Bahlil Lahadalia yang juga menteri ESDM, serta jajaran pengurus pusat dan daerah, Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara tidak boleh terus berada di posisi sebagai pemasok bahan mentah. Hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel, disebutnya sebagai jalan utama untuk mengangkat nilai tambah ekonomi daerah.

“Maluku Utara harus masuk dalam rantai hilirisasi. Kita tidak boleh hanya menyuplai bahan mentah, tapi harus menjadi daerah yang memproduksi,” tegas Sherly.

Dalam forum itu juga Sherly menyebutkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 34 persen belum diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat

“Pertumbuhan tinggi ini masih menyisakan persoalan. Masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya,” kata dia.

Menurut Sherly, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pemangkasan dana transfer ke daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mengungkapkan, total pengurangan anggaran yang dialami pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Maluku Utara mencapai sekitar Rp3,5 triliun.

Pemotongan tersebut, kata dia, berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan, terutama infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. “Padahal kebutuhan pembangunan di Maluku Utara masih sangat besar,” ujarnya.

Sherly berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Ia bahkan secara langsung meminta agar pemangkasan DBH tidak kembali terjadi pada tahun anggaran 2027.

Selain soal fiskal, Sherly juga menyinggung potensi pengurangan tenaga kerja di sejumlah kawasan industri. Ia menilai, kondisi itu perlu diantisipasi melalui penguatan hilirisasi industri, terutama pada sektor pertambangan.

Menurut dia, keberadaan smelter di Maluku Utara belum cukup memberikan efek luas terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, ia mendorong adanya pengembangan industri turunan, seperti pabrik stainless steel berbasis feronikel.

“Hilirisasi harus diperluas agar memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” kata Sherly.

Ia menegaskan, Maluku Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun tanpa kebijakan yang berpihak pada daerah, potensi tersebut tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kami butuh dukungan dan kolaborasi agar Maluku Utara benar-benar bisa menjadi daerah yang kaya dalam arti sesungguhnya,” ujarnya.(red)