LKPJ 2025, Ekonomi Malut Tumbuh, Wagub : Pengangguran Jadi Tantangan

PUBLIKA-Sofifi,  Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat berbagai capaian positif sepanjang Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan visi “Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan.”

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025, melalui rapat paripurna DPRD Malut, Jumat (27/3).

Wagub Sarbin mengatakan dengan  karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 118 kecamatan, 118 kelurahan, serta 1.067 desa di 975 pulau, pembangunan daerah terus didorong secara merata. Jumlah penduduk Maluku Utara pada 2025 tercatat sebanyak 1,39 juta jiwa, dengan 68,40 persen berada pada usia produktif—menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi sumber daya aparatur, Pemprov Maluku Utara didukung 11.418 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 7.254 PNS dan 4.164 PPPK. Sebanyak 75,41 persen di antaranya berpendidikan S1 hingga S3, mencerminkan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan pemerintahan.

Indikator Makro Meningkat

Sejumlah indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,84 pada 2024 menjadi 72,52 pada 2025, atau naik 0,68 poin, menandakan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 6,03 persen menjadi 5,81 persen. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencatat lonjakan signifikan, dari 13,73 persen pada 2024 menjadi 34,17 persen pada 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, serta investasi daerah.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat dari Rp71,5 juta menjadi Rp96,01 juta atau naik 34,28 persen. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio menurun tipis dari 0,296 menjadi 0,294, menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata.

Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari 4,03 persen menjadi 4,55 persen. “Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat penciptaan lapangan kerja ke depan,”ujar Sarbin.

Secara umum, capaian indikator makro menunjukkan sebagian besar target pembangunan daerah Tahun 2025 berhasil dicapai, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu dioptimalkan.

Realisasi Keuangan Daerah

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 (unaudited) mencapai Rp3,629 triliun atau sebesar 103,54 persen dari target Rp3,505 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 105,59 persen,
• Pendapatan Transfer sebesar 102,48 persen,
• serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 110,02 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,259 triliun atau sebesar 93,65 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 144 program pembangunan daerah, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer termasuk bagi hasil dan bantuan keuangan.

Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal daerah yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2025.(red)