Gubernur Sherly Target Pembangunan Jalan Rusak 550 Km Tuntas di Masa Jabatan

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Akses jalan yang belum memadai dinilai masih menjadi kendala serius bagi konektivitas antarwilayah, terutama di daerah yang jauh dari pusat kabupaten dan kota.

Keterbatasan infrastruktur tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi distribusi hasil pertanian, perikanan, serta aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, perbaikan dan pembangunan jalan dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menjelaskan bahwa saat dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe ilantik, kondisi jalan di Maluku Utara yang tergolong layak baru mencapai sekitar 45 persen. Masih terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan yang dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan.

“Ketika saya dan Pak Sarbin dilantik, kondisi jalan di Maluku Utara hanya 45 persen yang layak. Masih ada sekitar 550 kilometer jalan rusak yang harus diperbaiki. Pada APBD Induk 2026 kita sudah berhasil menyelesaikan 90 kilometer jalan, walaupun sekitar 90 persen masih berupa lapen, belum hotmix,” jelas Sherly.

Menurutnya, pemerintah daerah menargetkan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap selama masa jabatan. Dari total ruas yang masih rusak, sekitar 460 kilometer ditargetkan dapat diselesaikan dalam empat tahun ke depan.

Komitmen memperbaiki konektivitas wilayah juga ditegaskan melalui alokasi anggaran yang cukup besar pada sektor infrastruktur. Pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kunci untuk membuka akses wilayah yang selama ini masih terisolasi sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat.

“Setiap tahun kita punya tugas menyelesaikan sekitar seratus kilometer jalan. Masih banyak juga jembatan yang harus kita selesaikan. Pada tahun 2026 kita mengalokasikan Rp550 miliar untuk infrastruktur jalan dan jembatan,” paparnya.

Selain pembangunan infrastruktur, arah kebijakan anggaran daerah juga difokuskan pada peningkatan layanan dasar bagi masyarakat. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

“Seluruh APBD kita fokuskan untuk menyambungkan konektivitas jalan dan jembatan, sekaligus meningkatkan serta menggratiskan pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.(ril