Pemprov Usulkan 785 Sekolah Direvitalisas, Gubernur: Demi Masa Depan Pendidikan Malut

PUBLIKA-Sofifi,  Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan revitalisasi sekolah sebanyak 785 unit di tahun 2026.

Usulan revitalisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2025 hanya 226 sekolah.

“tahun 2026, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Usulan revitalisasi satuan pendidikan meningkat signifikan dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM,”Hal ini disampaikan Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos, saat dampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, akhir pekan kemarin.

Sherly mengaku tahun 2025, Maluku Utara menerima anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp92,035 miliar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Rinciannya, sebanyak 35 SMA menerima anggaran revitalisasi dengan total Rp36,45 miliar, 33 SMK dengan total Rp48,83 miliar—terbanyak berada di Halmahera Utara—serta 7 SLB dengan total Rp6,75 miliar yang mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

“Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal tanggung jawab kita bersama menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” tegas Gubernur Sherly.

Gubernur juga melaporkan sejumlah langkah strategis daerah dalam mendukung digitalisasi pendidikan, di antaranya penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum memiliki akses sinyal, serta dukungan pembiayaan melalui APBD untuk membantu sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.

“di Maluku Utara tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite, sehingga pendidikan benar-benar gratis dan inklusif,”ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Tahun 2026 direncanakan peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan penilaian berkelanjutan.

“ Saat ini, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46, yang masih memerlukan kerja keras bersama untuk ditingkatkan,”harapnya.(red)