Publikamalut.com
Beranda News Ini 5 Kontribusi MARIMOI untuk Indikator Pembangunan di Maluku Utara

Ini 5 Kontribusi MARIMOI untuk Indikator Pembangunan di Maluku Utara

Kepala Bappeda Malut Sarmin Adam (dok:istimewa)

PUBLIKA-Ternate, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah meluncurkan MARIMOI, sebuah proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II LAN-RI Angkatan X Tahun 2025 yang dicetuskan Kepala Bappeda, Dr Muhammad Sarmin S Adam SSTP MSi.

Sebuah system dengan pendekatan proaktif yang beroperasi berbasis web dan aplikasi mobile yang didukung data yang up to date guna menjawab kebuntuan informasi dan keterbatasan pada layanan akses data khususnya terhadap pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala kebutuhan data dan informasi pengelolaannya.

Kepala Bappeda mengatakan ada lima kontribusi yang diprediksi akan diberikan MARIMOI terhadap indikator-indikator pembangunan strategis yakni indeks pengembangan wilayah, indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), indeks pelayanan publik dan indeks kualitas layanan serta indeks desa.

“Terhadap indeks pengembangan wilayah, yakni tersedianya data spasial dan sektoral untuk mengukur keterjangkauan layanan dasar, akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah hinterland dan kawasan tertinggal, integrasi lintas wilayah dalam perencanaan berbasis konektivitas (antar pulau, antar kawasan) dengan hasil distribusi pembangunan menjadi lebih merata, mempersempit disparitas wilayah,” ujar Sarmin dalam keterangan tertulisnya senin (29/09).

MARIMOI yang merupakan kepanjangan Manajemen Akselerasi Infrastruktur untuk Monitoring dan Integrasi Wilayah, juga akan mendorong pencapaian SPBE melalui digitalisasi proses perencanaan, monitoring, dan pelaporan infrastruktur, interoperabilitas data antar instansi (Bappeda, OPD teknis dan DPRD).

Fitur dashboard publik sebagai bentuk pelayanan digital transparan dengan hasil meningkatkan domain “Perencanaan Pembangunan” dan “Pelayanan Publik Berbasis Elektronik” dalam penilaian SPBE.

“Untuk indeks pelayanan publik, MARIMOI diharapkan memberi dampak pada melalui partisipasi masyarakat dalam pelaporan kondisi infrastruktur (jalan rusak, PSU, jembatan, dan lainnya), penyediaan data real-time kepada unit pelayanan teknis untuk respon cepat, penguatan kualitas layanan berbasis kebutuhan wilayah, bukan hanya standar sektoral dengan hasil hasil pelayanan publik lebih responsif, adil dan terukur,” ucap Sarmin.

Untuk indeks kualitas layanan, melalui MARIMOI, lanjut Sarmin, pemerintah dapat memantau kondisi infrastruktur secara spasial dan waktu nyata, sistem mendukung evaluasi kinerja infrastruktur berdasarkan output dan outcome, dengan hasil layanan infrastruktur menjadi lebih merata, berkualitas, dan efisien.

Terakhir, MARIMOI juga dapat memberi kontribusi terhadap Indeks Desa (ID) yang meliputi integrasi kebutuhan dan aspirasi desa dalam sistem perencanaan wilayah, penyediaan data dukung untuk pembangunan infrastruktur dasar di desa (jalan, air dan listrik), Meningkatkan status desa dari tertinggal menjadi berkembang dan mandiri secara terstruktur, dengan hasil intervensi infrastruktur ke desa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap indikator indeks desa.

BACA JUGA:Marimoi, Solusi Inovatif Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kolaborasi

Menggunakan kata lokal untuk nama sistem digital menandakan bahwa transformasi digital tak harus meninggalkan akar budaya, tetapi justru bisa memperkuat nilai-nilai lokal dalam tata kelola modern.

Lanjut Sarmin, MARIMOI juga merupakan simbol yang mewakili semangat kolaboratif yang digunakan untuk nama sistem karena mengintegrasikan lintas sektor, menyatukan lintas wilayah (provinsi serta seluruh kabupaten dan kota).

Lalu mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dan menghubungkan rencana pembangunan dengan pokok pikiran DPRD, Musrenbang serta sistem nasional dimana semua unsur itu adalah wujud nyata dari prinsip “bersatu kita teguh”.

“MARIMOI bukan hanya sistem. Ia adalah panggilan budaya untuk bersatu membangun negeri. Ia menyatukan data, menyatukan wilayah, menyatukan kepentingan, dan menyatukan tekad untuk membangun Maluku Utara dari pulau ke pulau,” pungkas Sarmin.(red)

Komentar
Bagikan:

Iklan