Belanja Pemprov Maluku Utara Tahun 2026 Dirancang Rp 3.5 Triliun

PUBLIKA-Sofifi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD sepakat rencana belanja daerah tahun 2026 Rp 3.577 Triliun lebih, sementara pendapatan daerah dirancang Rp 3.362 Triliun lebih.

Kesempatan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 ini melalui rapat paripurna DPRD Malut, kamis (14/08).

Selain itu kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan 20 milyar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan 5 milyar rupiah.

“Pendapatan daerah tahun 2026 sudah termasuk prediksi pendapatan Kurang lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang ditampung pada treasury Deposit Fasility (TDF),”hal ini disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda Laos di rapat paripurna DPRD Malut.

Sherly juga memaparkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun  2026, sebagaimana tema pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2026 ”Penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi”, dengan Kondisi Makro ekonomi Maluku Utara tahun 2026.

maka proyeksi indikator target atau sasaran kinerja tahun 2026, Laju Pertumbuhan Ekonomi 12,1 sampai dengan 13,8 persen,  Tingkat Pengangguran Terbuka 3,48 sampai dengan 4,01 persen,  Tingkat Kemiskinan 3,00 sampai dengan 4,50 persen, Indeks Rasio Gini 0,270 sampai dengan 0,286 dan Indeks Modal Manusia 0,487.

BACA JUGA:Pemprov dan DPRD Malut Sepakat Rencana Belanja APBD Perubahan 2025 Naik 3.425 Triliun

Sementara Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray mengatakan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026 ini menjadi kompas yang akan memandu penyusunan APBD tahun 2026.

“Saya mengajak kita semua untuk mengawal proses dengan disiplin waktu, kecermatan anggaran dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, karena rakyat tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti,”pintanya.(red)