Pj Gubernur Malut Kunjungi Kementerian PUPR, Bahas Infrastruktur Penting

PUBLIKA-Sofifi, Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir rupanya tidak mensia-siakan waktu beberapa bulan ini, untuk pembangunan Maluku Utara (Malut).

buktinya Pj Gubernur langsung melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI membahas sejumlah agenda pembangunan di daerah.

Dalam kunjungan itu, Pj Gubernur didampingi Kepala Bappeda Malut Muhammad Sarmin S. Adam, Sekretaris DPRD Abubakar Abdullah, dan Kepala BPBJ Abdul Farid Hasan, menemui Dirjen Cipta Karya Diana Kusumuastuti, Deputi Jalan dan Jembatan, Dirjen Bina Marga, dan Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR.

Beberapa isu penting disampaikan Pj. Gubernur dalam pertemuan tersebut mulai dari irigasi hingga jembatan Temadore (Ternate, Maitara, Tidore). Bahkan dalam pertemuan dengan Cipta Karya; Pj Gubernur sampaikan Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Sofifi; serta peruntukan lahan seluas sekitar 5 hektar untuk pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi.

Kemudian, isu pada direktorat Bina Marga: Pembangunan jalan daerah, termasuk ruas Maba-Sagea sebagai proyek strategis nasional; jalan Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang memotong kawasan industri; serta jalan Tayawi-Kobe menuju kawasan industri Weda.

BACA JUGA:Tahun 2024, Dinas PUPR Malut Dapat Kucuran DAK Rp 50 Miliar Lebih

“Pak Pj. Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan Jembatan Temadore yang diharapkan menjadi ikon Maluku Utara,”ujar Plt. Kadis PUPR Malut, Sofyan Kamarullah kepada rri.co.id, Selasa (6/8/2024).

Di sektor Sumber Daya Air adanya rencana pembangunan Bendungan Wairoro sebagai sentra pendukung kawasan pangan, serta pengembangan air baku di Pulau Hiri, Soligi, dan pembangunan pengendali banjir di Kota Sofifi.

“Selain itu, akan dilakukan pengembangan TP Irigasi oleh PUPR Provinsi Maluku Utara,”ucap Sofyan yang juga mendampingi Pj. Gubernur.

Di akhir kunjungannya, Samsuddin dan sejumlah pejabat teras Pemprov Malut juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.

Pj. Gubernur juga mendorong pelaksanaan hilirisasi industri serta sektor perikanan dan pertanian sebagai langkah cepat untuk mengatasi gap anomali yang ada, dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui APBN, tugas pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).(red)