Pj Bupati Morotai, AMPP-TOGAMMOLOKA Minta Mendagri Utamakan Putra Daerah

PUBLIKA-Morotai, Kabupaten Pulau Morotai sudah berusia 16 tahun sejak dimekarkan 29 Oktober silam melalui UU No. 53 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai.

Pulau Morotai salah satu daerah terluar dari timur Indonesia berkembang hingga kini, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan kian matang dari hari ke hari, begitu juga ekonomi disektor perikanan dan Parawisata di daerah tersebut.

Ketua AMPP-TOGAMMOLOKA Provinsi Maluku Utara Muhamad Irham Galela dalam keterangan persnya, Sesala (14/05) mengatakan sejak ditinggalkan Bupati pasca Beny Laos diisi oleh Muhammad Umar Ali sebagai penjabat bupati hari ini memasuki babak ke 2 masa transisi jabatan Bupati Pulau Morotai.

Menurutnya, dari ketiga nama yang diusung oleh Pemprov ke Kemendagri dalam hal ini diantaranya Drs. M. Ali Fataruba Karo Pemerintahan Pemprov, Omar Fauzy Karo Perbatasan Malut, Muhammad Umar Ali, Mendagri harus selektif dalam menentukan Pj Bupati Pulau Morotai.

BACA JUGA:Kemendagri Godok Tiga Calon Pj Bupati Pulau Morotai Usulan Pemprov

“Dari ketiga nama diusulkan harus diketahui bahwa dalam menempatkan sosok yang nantinya mengisi kekosongan jabatan penjabat Bupati harus memiliki pemahaman dan pengalaman yang mempuni, aspek ini yang harus dilihat, psikologi masyakarat, penataan birokrasi hingga pada kepekaan terhadap dinamika sosial kemasyarakatan,”ujarnya.

Menurutnya, pemprov memalui PLH Gubernur Maluku Utara Drs. Samsudin Abdul Kadir, M.Si sangat selaktif terkait rekomendasi yang dibawa ke Kemendagri sebab seluruh daerah menghadapi pesta demokrasi Pemilukada yang dihelat beberapa bulan ke depan.

“jika Pj Bupati Morotai tak diisi oleh orang yang punya pengalaman birokrasi kurang maksimal maka bisa terjadi permasalahan yang serius dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Moro,”katanya.

AMPP-TOGAMMOLOKA Maluku Utara dalam aspek historis pembentukan kabupaten ini memiliki andil maka hari ini, kata Iram  bisa katakan yang layak menjadi penjabat bupati adalah Muhammad Umar Ali.

“Saya pertegas kepada PLH untuk bisa prioritaskan & pertegas ke Kemendagri bahwa Pulau Morotai membutuhkan bupati yang bisa paham situasi & kondisi masyarakat Morotai,”tegasnya.(red)