Demo di DPRD, Kepala Desa se-Halmahera Utara Tuntut Pembayaran Tunggakan Gaji

PUBLIKA-Halut, Ratusan Kepala Desa (Kades) dan staf Desa melalukan aksi unjuk rasa didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut), Senin (18/3) lantaran pemerintah daerah menunggak pembayaran gaji kurang selama beberapa bulan di tahun 2023.

Para kepala desa dan staf mengadu ke DPRD lantaran, berulang kali sejumlah Kades berkoordinasi dengan pihak keuangan, masalah gaji namun hanya janji yang diberikan.

“Jadi memang masih banyak Kades yang belum terima gaji pada tahun 2022 sampai 2023, ini artinya Pemda Halut tidak serius mengurus kesejahteraan Pemdes,”hal ini disampaikan Korlap aksi Tabris Jalal yang juga Kades Popilo.

BACA JUGA:Dapat Kuota 2.797 Formasi, April 2024 Pemprov Malut Buka Tes CPNS dan PPPK 

Menurutnya alasan Pemda keterlambatan pembayaran gaji para kepala desa, lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) belum masuk, padahal gaji Kades ini tidak melekat di DBH melaikan di DAU karena itu adalah belanja rutin.

“Jadi memang selama ini, alasan Pemda Halut ini hanya soal DBH, namun gaji ini dibayarkan menggunakan DAU, dan itu setiap bulan dikucurkan oleh pemerintah pusat ke kas Daerah, tapi gaji Kades setiap bulan terlambat terus,”ujarnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Halut Hi. Samsul Bahri Umar  saat hering dengan para kepala desa merincikan  DAU Halut ini sebesar Rp. 27 miliar/bulan, namun di tahun 2024 ini sudah naik menjadi Rp. 31 miliar, untuk pembayaran gaji pegawai baik ASN maupun PPPK, dan honorer, ini kurang lebih hampir sebesar Rp. 22 miliar.

Lanjut Samsul, slain membayar gaji pegawai, Pemda juga harus membayar bunga bank sebesar Rp. 4 miliar, selain itu juga pemnayaran gaji Kades sebesar Rp. 4 miliar, pembayaran BPJS sebesar Rp. 1,5 miliar, dan juga operasional Dinas badan kantor kurang labih Rp. 2 miliar.

“Dari anggaran DAU sebesar Rp. 31 miliar ini Pemda Halut masih mines kurang lebih sebesar Rp. 4 miliar,”ungkapnya.(Al/red)