Rencana Umum Pengadaan Pemprov Malut Capai Rp 1.804 Triliun

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut Kadri La Etje (dok: istimewa)

PUBLIKA-Sofifi, Batas penyampaian rencana umum pengadaan (RUP) ke sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) 31 Maret 2023, sebanyak 6.595 paket dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nilai Rp 1.804 Triliun lebih (Rp 1.804.165.721.404).

“Nilai tayang tersebut merupakan suatu kemajuan konsisten organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Malut,”Hal ini disampaikan langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut , Kadri La Etje saat dikonfirmasi wartawan, Senin (3/4) dini hari.

Kadri mengatakan nilai tayang rencana umum pengadaan dibagi menjadi empat jenis kegiatan yakni; kegiatan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa lainya dan jasa konsultansi yang tersebar di OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2023.

Lanjut Kadri dari total nilai Rp 1.804 triliun lebih rencana umum pengadaan pihaknya rencana meminta pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara menyajikan data daftar pengguna anggaran (DPA) masing-masing OPD untuk memastikan presentasi nilai RUP.

”saat ini kami meminta BPKAD tentang data total DPA masing masing OPD sehingga kami dapat mengetahui nilai presentasi dari total RUP yang telah tayang,”harapnya.

Meski begitu, kata Kadri, dengan nilai tayang tersebut. bagi Biro PBJ adalah suatu kemajuan konsistensi OPD menyampaikan RUP sebagai mana jadwal yang ditetapkan Biro PBJ Setda Malut.

“Dengan konsistensi pada jadwal yang telah ditetapkan.maka diharapkan pekerjaaan dapat diselesaikan tepat waktu”ucapnya.(red)