Menuju Smart Province, Diskominfosan Malut Terus Berbenah

Kadis Diskominfosan Malut Iksan  R.A Arsad(dok: istimewa)

PUBLIKA-Sofifi, Rupanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus berikhtiar beri pelayanan terbaik kepada masyarakat berbasis digitalisasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Malut, Iksan R.A. Arsad saat dikonfirmasi wartawan baru-baru ini.

Iksan menggunakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah capai nilai tinggi karena implementasi SPBE semakin baik, maka Provinsi Malut akan bisa menuju “Smart Province. 

“Dari sisi integrasi aplikasi dan data rupanya kita telah dikategorikan cukup matang. Dan ketika warga bisa berinteraksi secara digital dengan layanan publik pemerintahan itu kita punya great terus naik,” kata Iksan.

Disebutkan, hal itu terlihat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut yang sudah ada layanan publik digital, yakni pajak online, perizinan online, layanan kesehatan online, literasi digital, termasuk barang dan jasa. 

“Hal itu yang membuat kita punya kematangan terlihat menyangkut great penilaian, sehingga nilai SPBE dari satu koma naik ke 2,47. Kami target di tahun ini capai tiga, mudah-mudahan,” katanya.

Dijelaskannya, sementara dari sisi kategori smart province, memang kami di Provinsi Malut sudah 60%, dimana pemda 10 kabupaten/kota sudah punya master plan dan dibantu sama Kementerian Kominfo.

“Nah, itu yang membuat Kementerian Kominfo mengarah ke smart province. Dan smart province bertumpu juga pada smart governan, kemudian smart governan terlihat kematangan SPBE tadi,” paparnya.

Dikatakan, ketika kematangan SPBE kami sudah mendekati dua koma lima sampai tiga koma lebih, itu berarti kami sudah siap secara smart governannya. 

“Itu artinya kita punya birokrasi sudah siap dalam penerapan SPBE, walaupun terdapat kendala disana sini. Cuma dari sisi layanan bisa dibilang kita sudah matang, karena memang kita tertinggi dari Maluku Papua serta Sulawesi,” ungkapnya.

Kendati demikian, diakui Iksan jika berkaitan dengan smart province atau smart governance memang baru tahun ini diupayakan oleh Kementerian Kominfo untuk mereka membuat pendampingan.(red)