KUA-PPAS Tahun 2023, Pemprov Malut Rancang Belanja Rp 3.179 Triliun

Wakil Gubernur Malut M Al Yasin Ali (kanan) menyerahkan dokumen KUA-PPAS Tahun 2023 ke Pimpinan DPRD Malut M Rahmi Husen (kiri) didampingi wakil ketua DPRD Malut Sahril Taher (pakaian dinas hitam) dalam rapat paripurna DPRD Malut.(dok: Humas Deprov Malut)

PUBLIKAmalut, Wakil
Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali
menyampaikan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara
(KUA-PPAS) Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan rencana
belanja daerah Rp 3.179 triliun lebih, sementara terget pendapatan
daerah Rp 3.1 triliun lebih sehingga APBD Tahun 2023 defisit Rp 46
miliar.

Penyampaian
KUA-PPAS Tahun 2023 melalui rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua
DPRD Malut M Rahmi Husen didampingi Sahril Taher, dihari angota DPRD
serta pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Malut, berlangsung di gedung
DPRD Malut, Rabu (13/7).

Wakil
Gubernur Malut M Al Yasin Ali dalam pidatonya menyampaikan KUA-PPAS
Tahun 2023, pendapatan daerah dirancang sebesar 3,1 triliun lebih,
terdiri dari,
pendapatan asli daerah sebesar 819 Miliar lebih, pendapatan pransfer
dirancang 2 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar
161 miliar lebih. “Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan
untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,”harapnya. 

Lanjut
Wagub, untuk kebijakan belanja daerah dirancang sebesar3 ,179 triliun
lebih, dengan rincian belanja operasi sebesar 1,94 triliun lebih, belanja modal
sebesar 943 miliar lebih, belanja tak terduga sebesar 35 miliar rupiah dan belanja
transfer 254 miliar lebih. 

“Belanja daerah untuk membiayai prioritas
daerah serta program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap perangkat daerah. Dengan demikian APBD Tahun 2023
dirancang Defisit sebesar 46 Miliar Rupiah,”ungkapnya.

Wagub menuturkan, kondisi umum pembiayaan
daerah tahun 2023 terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan daerah berupa SiLPA
tahun anggaran sebelumnya diperkirakan sebesar 75 miliar rupiah, komponen penerimaan
pembiayaan sebesar 150 miliar, adapun komponen pengeluaran pembiayaan daerah
berupa pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar 178miliar lebih, dan pembiayaan
Netto sebesar 46 miliar lebih, serta SiLPA
Tahun berkenaan sebesar Nol.

Orang nomor
dua di Pemprov Malut itu menjelaskan, target pendapatan dan belanja daerah tersebut dirancang dengan
memperhatikan kondisi keuangan Negara akibat dampak Pandemi Covid-19 yang saat ini mengalamipenurunanpendapatan, dan diperkirakan berdampak sampai tahun 2023.

“Sejalan dengan itu, mencermati perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global maka tahun 2023 diperlukan kebijakan
fiskal yang responsif, antisipatif dan
komprehensif sehingga dapat
menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dampakPandemiCovid-19
dan menjaga keberlanjutan program pembangunan beserta upaya pencapaian
target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan,”katanya. 

Mantan
Bupati
Halmahera Tengah dua periode itu menyebutkan, pada tahun 2023, khusus
untuk belanja modal, belanja pembangunan Infrastruktur masih menjadi
skala prioritas, terutama
infrastruktur di Ibukota Sofifi. Selain itu, perlu disampaikan pula
prioritas pembangunan pada
Tahun 2023 diarahkan pada pembangunan kawasan desa mandiri percontohan,
implementasi kartu Maluku Utara yang terdiri dari: Kartu Sehat, Kartu
Cerdas
dan Kartu Tumbuh, Serta Penanganan, Pemulihan dan pencegahan Dampak
Pandemi
Covid-19. 

“Pada
umumnya kebijakan belanja APBD 2023 untuk membiayai program-program
prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah
sebagai bentuk
tindak lanjut
dari upaya mewujudkan Visi“Maluku Utara SEJAHTERA”, dan 5(lima) Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur,”bebernya.

Waagub juga
menyebutkan, proyeksi indikator makro pembangunan Provinsi Maluku
UtaraTahun 2023. Dapat
dijelaskan bahwa, indeks
pembangunan manusia ditargetkan pada angka 69,72 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan
sebesar 6.25
persen. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar4.62 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar12,60persen. Selainitu, Pendapatan Perkapita ditargetkan sebesar30.74 rupiah, dan Indeks
Rasio Gini ditargetkan pada angka0.285.

“Pembangunan daerah tahun 2023, disinergikan dengan
kebijakan pemerintah pusat    yang relevan dengan tema rencana kerja Pemerintah Tahun2023,yakni Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”sebutnya.(red)