Pendapatan Pemprov Malut Meningkat, Beban Utang Juga Besar

Kantor Gubernur Malut (dok:istimewa)

PUBLIKAmalut. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi
Maluku Utara terus menggenjot pendapat sebagaimana yang ditargetkan, namun
pencapaian pendapatan hanya bisa menutup lubang utang karena beban utang Pemrov
Malut pada pihak  ketiga cukup besar.

Kepala Bapenda Malut, Zainab Alting saat dkonfirmasi
wartawan beberapa waktu yang lalu mengaku realisasi pendapat di triwulan
pertama tahun 2022 untuk pajak daerah sebesar Rp 126,2 miliar, atau 28,10
persen dari target Rp 449,2 miliar.

Lanjut Jainab menyebutkan, pajak daerah yang menjadi
kewenangan Bapenda terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang realisasinya
sudah Rp 17,1 miliar, pajak  Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terealisasi sebesar Rp 28,2 miliar. Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBBB) sebesar Rp 51,7 miliar, Pajak Air
Permukaan sebesar Rp 9,5 miliar, dan Pajak Rokok sebesar Rp 19,4 miliar.

Selain itu, Retribusi Daerah sudah tercatat sebesar Rp 1,3
miliar atau 14,57 persen dari target Rp 9,5 miliar. Sementara lain-lain
Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sah terealisasi sebesar Rp 25,1 miliar
atau 8,59 persen dari target 292,3 miliar.

Kepala Bapenda Malut itu mengaku tetap optimistis akan terus
menggenjot capaian pajak sesuai yang ditargetkan pemerintah.“Kami akan terus
berupaya meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Zainab.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Ahmad Purbaya saat dikorfimasi mengaku PAD mengalami peningkatan akan
tetapi saat ini kita Pemprov di bebani oleh hutang yang cukup
besar.”Hutang di Kabupaten/Kota, pihak ketiga, dan bahkan hutang Pemprov
ke PT SMI, jadi beban hutang Pemprov cukup banyak,”kata Purbaya, Selasa
(21/6/2022). 

Menurutnya berdasarkan hasil rapat bersama dengan BPKP, target pendapatan harus meningkat 30 persen dari yang ditargetkan. ” Bapenda harus genjot sehingga bisa melampauwi diatas 30 persen sehingga kita mengalami surplus, karena yang menjadi masalah utang di PT SMI sampai saat ini belum juga dicairkan,”singkat Ahmad.(red)