BKD Malut dan Komisi I Akan Konsultasi ke Kemenpan-RB Terkait Tenaga Honor

BKD Malut bersama Komisi I DPRD Malut rapat bersama  dipimpin langsung Ketua Komisi I Deprov (dok:Rais/PUBLIKAmalut.com)

PUBLIKAmalut,
Badan Kepegaiwan Daerah (BKD) Provinsi Malut bersama dengan Komisi I Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut akan melakukan konsultasi ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait dengan
kebijakan penghapusan tenaga honor.

Ketua Komisi I DPRD Malut Iqbal Ruray saat dikonfirmasi aak
media usai rapat bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Malut,
Rabu (8/6) mengaku Pemeprov harus mencari jalan keluar atas kebijakan
pemerintah pusat penghapusan tenaga honor.”komisi I bersama BKD Malut akan
malukan konsultasi dengan Menpan-RB, untuk mencar solusi terkait dengan nasib
tenaga honor ini,”ujarnya.

Lanjut dia, Pemprov Malut juga harus punya langka lain yang
harus disiapkan terkait dengan tenaga honor ini, dengan berkoordinasi dengan
perusahaan tambang di Malut untuk bisa merekrut mereka.”pemerinta harus
mengantisipasi ini terkait dengan nasib tenaga honor ini, jika Pemerintah
daerah tidak bisa menampung lagi, dapat diakomodir di perusahaan tambang di
Malut,”Harapnya.

Sementara Kepala BKD Malut Idrus Assagaf melalui kepala
Bidang Perencanaan dan Penataan Jabatan Aparatur BKD Provinsi Maluku Utara,
Fahri Fuad, mengaku jumla tenaga honor di Pemprov Malut sebanyak 4.300 ini
terdiri dari 1.700 tenaga honor non guru dan 2.600 tenaga guru honor di Pemprov
Malut saat ini mencari solusi bersama atas kebijakan pemerintah pusat.

”Tadi Komisi I DPRD Malut merespon atas kebijakan pemerintah
pusat ini. Sehingga akan mecari solusi besama dengan melakukan konsultasi
dengan Menpan-RB untuk mecari solusi terkait dengan nasib para tenaga honor
ini,”katanya.(red)