Tanggapi Pernyataan Karo Adpim Malut, Mohtar Adam Pertanyakan Kebijakan Pemprov

Dosen Ekonomi Unkhair Ternate Mohtar Adam (dok: istimewa)

PUBLIKAmalut, Dosen ekonomi Universitas Khairun Ternate Mohtar Adam kembali menanggapi pertanyaan kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Malut Rahwan K Suamba menilai peryataan pengamat ekonomi Malut itu tanpa memberikan solusi kongkrit.

Menurut Mohtar, solusi apalagi yang mau diberikan ke Pemda, bukankah selama ini Pemda yang membuat berbagai kebijakan tak pernah tuntas, solusi pengelolaan Perusda, yang di sampaikan sekda itu bersifat normatif, problem dasar dari perusda pada soal kepemimpinan dan cara menentukan pemimpin dalam pengelolaan Perusda.“Standar yang rendah dalam menetapkan unsur manajerial dalam tata kelola bisnis menjadi sumber kegagalan dari waktu ke waktu,”katanya.

Pengamat Ekonomi itu menyebutkan bukankah problem perusda yang sudah merugi ratus milyar dalam perjalanan provinsi, lalu mana kajian provinsi terkait faktor kegagalan yang berdampak pada ambruknya Perusda ? Sudahkah perusda memiliki pemetaan masalah soal perusda ? Sudahkah ada kajian kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan Perusda yang menghabiskan anggaran ratus miliar ?. Jika belum ada jangan melakukan loncatan lain, dengan study ke pengelolaan tambang.

 “jangan sedikit-sedikit study banding, tanpa melakukan pemetaan masalah dulu, rumuskan dulu problem dasar yang dihadapi saat ini, bukan study banding tiba-tiba mau merumuskan regulasi baru, rombak perusda, dan macam-macam alibi yang di sampaikan sekda tanpa data yang jelas dan problem kegagalan yang di hadapi,”bebernya.

Menurutnya, Jika sekda Cerdas, pergi study banding dengan data dan problemnya sehingga yang dilakukan membandingkan kenapa kita gagal dan provinsi lain bisa sukses, apakah dari cara aspek manajemen, culture bisnis, efek ekonomi, intervensi kekuasaan, dukungan regulasi atau apa yang membuat jalan kita selalu buntuh melakukan perubahan di Perusda, 

“jangan seperti orang mengira tiba-tiba muncul perusda di sektor tambang, itu namanya tiba saat tiba akal,”ungkapnya.

Lanjut Mohtar, Lucu juga kalau soal harga mahal jadi fenomena nasional, ini tandanya pemprov tidak memiliki data, bukankah provinsi Malut sudah di kenal dengan provinsi dengan biaya hidup yang mahal, bukan hari ini tapi sudah lama, cara menyelesaikan bukan dengan baronda Wagub di pasar lalu seolah olah itu menjadi kebijakan, buka begitu cara pemerintah,

“ Mana kebijakan provinsi dalam mengatasi Harga ? Mana kebijakan yang mengatur efisiensi pasar, bagimana mengatasi pasar yang oligopoli ? Mana kebijakan mengatasi kartel, mana kebijakan yang mendorong kawasan pangan ? Mana itu semua, bukankah kebijakan bidang ekonomi tidak nampak, tidak di produksi pikiran-pikiran sehat dalam menjaga stabilisasi harga dari ancaman melemahnya daya beli,”cetusnya.

Bagi Mohtar, solusi kawasan pangan dan pasar melalui segitiga emas, mana peran pemprov ? Soal pergudangan dan tingkat kemahalan bongkar muat mana kebijakan pemprov ? Soal jalur distribusi barang-barang di pulau kecil yang berpenghuni mana peran pemprov, mana kebijakan yang komprehensif mengatasi problem harga barang konsumsi yang melindungi rakyat.?

 “Kacau cara berpikir pemprov kalau jalan-jalan Wagub ke pasar di anggap sebagai kebijakan pemprov jadi lucu pemprov mengelola pemerintahan di dasari kunjungan pejabat yang hanya datang nonton harga tinggi tanpa solusi. Tugas pemerintah daerah itu memproduksi solusi dari masalah yang dihadapi bukan datang nonton masalah,”tegasnya.(tim/red)