Publikamalut.com
Beranda Headline Rencana Umum Pengadaan Pemprov Rp 2.2 Triliun Siap Dilelang

Rencana Umum Pengadaan Pemprov Rp 2.2 Triliun Siap Dilelang

PUBLIKA-Sofifi, Rencana umum pengadaan (RUP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disampaikan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP)  sudah  mncapai 100 persen  pertanggal 31 Maret 2022, dengan nilai total RUP Rp 2.2 Triliun. Hal ini sampaikan Kepala Biro Pengadan Baran dan Jasa Setda Malut Saifudin Djuba saat dikonfirmasi wartawab fia whatsap, Minggu (10/4/2022).

Saifuddinngatakan semua kegiatan RUP tahun 2022 telah disampaikan ke sistim informasi rencana umum pengadaan, sehingga kegiatan tahun 2022 sudah bisa jalan  melalui proses tender.”kegiatan untukt tahun 2022 sudah bisa lakukan tender oleh pihak ketiga,”katanya.

Lanjut dia, terutama  kegiatan belanja modal dan belanja barang/jasa lainnya sudah bisa dilakukan proses pemilihan penyedia.”Sudah bisa di lakukan proses pemilihan penyedia terutama  belanja modal dan belanja barang/jasa atau yang berkaitan dengan pihak ketiga,”katanya.

Rencana umum pengadaan Pemprov Malut tahun 2022 senilai Rp 2.2 Triliun in tersebar di  Badan Kepegawainan Daerah (BKD), Badan Pengelola Perbatasan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Biro Pengadan Barang dan Jasa, Biro Ekonomi, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Capil (Dukcapil), Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasann Pemukiman,  Panti Sosial Asuhan Anak, UTPB Samsat Halbar, UPTB Samsat Halsel, UPTB Samsat Halteng, Samsat Halat, Samsat Sula, Samsat Kota Ternate, Samsat Morotai, Samsat Tidore Kepulauan, UPTD KPH Halsel, KPH Halteng, KPH Ternate-Tidore, KPH Morotai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Sekretariat DPRD, Satpol-PP, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, UPTB Samsat Haltim, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, dan Biro Umum Setda Malut,

Lanjut Mantan Pj Bupati Halut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Badan Pendapatan, Balitbangda, Sekretariat Daerah KaDa, Badan Penghubung, Dinas Sosial, RSUD Chasan Boesoerie. Dinas Koperasi dan UKM, Setda, Biro Organisasi, Inspektorat, , Setda Wakil Kada, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, UPTD KPH Tikep, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dispora, Badan Kesbangpol, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Kesejahteran Masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otda, Dinas ESDM, Dinas Pangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Panti Sosial Himo-Himo, Rumah Sakit Jiwa Sofifi, RSU Sofifi, UPTB Samsat Taliabu, UPTD KPH Halbar, UPTD KPH Haltim, UPTD KPH Halut, UPTD KPH Sula, UPTD KPH Taliabu, Seluruh UPT Pendidikan Dikbud,  Seluruh UPT Balai Dinas Kehutan dan Perikanan.(ia/red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *