Illegal Fishing Marak di Haltim dan Halteng

Ilustrasi ilegal Fishing (dok: istimewa/KPP.go.id)

PUBLIKA-SOFIFI, Provinsi Maluku Utara memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi melimpah. Illegal fishing (pencurian ikan) pun masih marak, terutama di perairan laut Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

“Tanggal 10 Januari 2022 itu ada rapat bersama pihak Angkatan Laut, salah satunya membahas pengawasan dan penindakan illegal fishing. Melalui forum kolaborasi ini kita berharap aksinya bisa menekan pencurian ikan di wilayah kita,”kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Malut, Abdullah Assagaf, dalam Coffe Morning bertema DKP Malut dan catatan akhir tahun, di aula kantornya, Senin (27/12).

Abdullah mengatakan, minimnya anggaran dari pemerintah pusat cenderung jadi kendala pengelolaan potensi perikanan yang maksimal. Maraknya pencurian ikan dari daerah-daerah tetangga juga dipengaruhi armada tangkap yang masih di bawah kapasitas.

“Dulu nelayan dari Filipina melakukan aktivitas. Sekarang dapat gangguan daerah-daerah tetangga, salah satunya Sulawesi Utara. Kita masih terkendala armada sehingga kita tidak mampu mengelola sumber daya perikanan secara baik. Mereka (daerah tetangga) sudah punya armada kapasitas 25 GT, sedangkan kita punya baru 10 GT,”ungkapnya.

Kapal-kapal tersebut menjadikan beberapa titik lokasi sebagai pos operasi, yakni Gebe dan Patani Hamahera Tengah, dan Desa Patlean di Halmahera Timur. 

“Untuk menekan laju dan ruang gerak illegal fishing, kami terus berupaya memberantas praktik pencurian ikan di wilayah perikanan Malut. Kerjasama lintas sektor diperkuat untuk memberantas praktik tersebut, khususnya dari kapal penangkap ikan ilegal,”tandasnya. (red).