Gubernur AGK Kantongi Enam Nama Calon Kadis dan Biro

Gubernur Malut saat memberikan keterangan pers ke awak media

PUBLIKA-SOFIFI, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba telah mengantongi enam pejabat eselon II dilingkungan Pemprov Malut untuk mengisi enam jabatan yang lowong.

Enam calon pejabat eselon II yang bakal di lantai oleh Gubernur Maluku Utara ini, setelah Panitia Seleksi (Pansel) menyeleksi jabatan dan merekomendasikan masing-masing tiga nama ke Gubernur Malut untuk menentukan satu orang sebagai kepala dinas dan biro.

 Dari tiga nama itu orang nomor satu di Pemprov Malut telah mengantongi satu orang nama di enam jabatan itu untuk dilantik berdasarkan hasil Panitia seleksi  penetapan tiga nama calon pejabat pimpinan pratama dilakukan Provinsi Maluku Utara nomor :07/PANSEL/JPTP-MU/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Malut, ada nama Fachrudin Tukuboya, Jumati Do Usman, Rustam M Nur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut ada tiga nama yang diusulkan ke Gubernur Malut yakni Abdullah Assagaf, Kadri Laedje, Saiful Bahri Latif, Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Malut ada nama Fehby Alting, Muhammad Selang, dan Muhammad Syafei, Kepala Badan Pendapatan Daerah Malut, Farid Djumati, Mochtar Abdullah dan Zainab Alting,

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Malut ada tiga nama yang diusulkan Iksan SE.M.Si, Rahwan K Suamba, dan Taufik Abbas, sedangkan Kepala Biro Ekonomi Setda Malut diusulkan tiga nama yakni Bahrudin Kadir, Marwan Polisir, dan Nurmina Saleh.

Ketua DPRD Malut Kuntu Daud dengan meminta pada Gubernur Malut agar menempatkan pejabat berdasarkan  keahlian dan kemampuan, terutama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut.

Kuntu mengatakan enam  jabatan eselon II sementara di assessment  oleh Pansel untuk mencari para pembantu Gubernur Malut yang siap bekerja menjalankan program kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, untuk itu harus yang punya kemampuan dan keahlian.”saya berharap pada Gubernur Malut menentukan pejabat itu berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan karena dia dekat si A atau B, hindari budaya nopotisme,”harapnya.

Selain itu, kata Politisi PDI-P itu mengaku bahwa selain punya kemampuan dan keahlian juga harus terbuka pada publik setiap program kegiatan yang dijalankan, pasalnya jabatan kepala dinas itu merupakan jabatan publik, serta kegiatan yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat maka harus terbuka.”dalam catatan beberapa kali staf dinas palang kantor, itu karena tidak terbuka informasi, untuk itu orang-orang yang direkomendasikan ke Gubernur nanti itu punya sifat keterbukaan, jangan sampai DPRD menghubungi terkait dengan rapat bersama saja susah datang,”bebernya.

Lanjut Kuntu, dari enam jabatan yang sementara assessment, Ketua DPRD Malut lebih menyoroti pada jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, pasalnya jabatan DKP ini jabatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat nelayan untuk itu orang yang ditempatkan harus sesuai.”saya berharap jabatan DKP itu harus menyeleksi orang-orang yang punya kemampuan baik secara teknis maupun memiliki keahlian, “Malut ini selain sektor tambang, sektor  perikanan yang masih menjadi andalan kita, untuk itu orang-orang ditempatkan harus sesuai,”katanya.

Plt Kepala Biro Pimpinan Administrasi Setda Malut Rahwan K Suamba saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Pansel jabatan telah merekomendasikan masing-masing tiga nama ke Gubernur Malut.”iya benar itu hasil pengumuman tiga nama calon pejabat prtama dilingkungan Pemprov,”singkat Rahwan.(*)