Ramai-Ramai Anggota DPRD Malut ‘Pasiar’ ke Jakarta, Berapa Miliar APBD Terkuras?
PUBLIKA-Sofifi, Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, puluhan wakil rakyat di DPRD Provinsi Maluku Utara justru berbondong-bondong melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
Sebanyak 45 anggota DPRD Malut dikabarkan bertolak ke ibu kota, disertai hampir seluruh staf Sekretariat DPRD dengan alasan pendampingan kegiatan.
Keberangkatan secara bersamaan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai besarnya anggaran perjalanan dinas yang harus ditanggung APBD Maluku Utara. Apalagi, rombongan tersebut bukan hanya terdiri dari 45 anggota dewan, tetapi juga melibatkan jajaran staf sekretariat.
Publik pun berhak mengetahui berapa total anggaran yang digelontorkan untuk membiayai perjalanan tersebut, mulai dari tiket pesawat, uang harian, penginapan hingga biaya pendampingan.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, Erva Pramukawati, membenarkan keberangkatan anggota DPRD ke Jakarta. Namun, Erva mengaku tidak ikut dalam rombongan tersebut karena sedang mengikuti kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ambon, Maluku.
Ia menjelaskan, anggota DPRD yang berangkat ke Jakarta terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yakni Badan Anggaran (Banggar) dan rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Saya dan Ibu Husni Bopeng ikut kegiatan KPK dan Kemendagri di Ambon. Anggota yang lain terbagi kegiatan di Jakarta, yaitu Banggar dan Rakor Bapemperda,” jelasnya.
Namun, ketika ditanya mengenai total anggaran perjalanan dinas yang digunakan untuk membiayai keberangkatan puluhan anggota dewan beserta staf sekretariat, Erva justru mengaku tidak mengetahui nominalnya.
“Kalau untuk anggaran berapa besar, silakan tanya ke bendahara,” singkatnya.
Pernyataan tersebut justru menambah tanda tanya. Sebab, sebagai Sekretaris DPRD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), transparansi mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas menjadi hal penting untuk diketahui publik.
Terlebih, keberangkatan puluhan anggota DPRD yang melibatkan hampir seluruh staf sekretariat berpotensi menyerap anggaran daerah dalam jumlah besar. Karena itu, rincian anggaran dan dasar pelaksanaan kegiatan perlu dibuka secara transparan.
Kini, pertanyaan mendasar yang menunggu jawaban adalah berapa total uang rakyat yang digunakan untuk membiayai perjalanan 45 anggota DPRD Malut beserta rombongan sekretariat ke Jakarta?
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang membiayai seluruh kegiatan melalui APBD.(red)






