Warga Palang Akses Jalan PT WKS, Tuntut Bayar Ganti Rugi Lahan

PUBLIKA-Haltim,  Masyarakat yang miliki lahan di kawasan Waijoi-Jikomoi tidak sabar lagi, sehingga akses Jalan dari Kilometer 0 hingga Kilometer 10 terpaksa dipalang warga.

Spanduk bertuliskan “peringatan keras” dibentangkan dibadan jalan menjadi ultimatum terbuka terhadap PT Wana Kencana Sejati (WKS) untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kebun masyarakat yang diduga terdampak aktivitas perusahaan.

Konflik ini bukan sekadar persoalan akses jalan. Di balik pemalangan tersebut, tersimpan persoalan panjang mengenai dugaan kerusakan kebun sejak 2015, penggunaan lahan masyarakat, kontrak pekerjaan jalan selama tiga tahun, hingga pembayaran Rp45 juta yang kini dipertanyakan warga.

Masyarakat menuding hak pemilik kebun di sepanjang jalur KM 0 hingga KM 10 belum diselesaikan. Padahal, warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan tanah.

Ultimatum warga tertulis jelas dalam spanduk yang dipasang di lokasi pemalangan badan jalan yakni :

“Jika Tidak Bersedia Melakukan Ganti Rugi Kepada semua Pemilik Kebun, Maka Akses Jalan Muali Dari KM 0-KM 10 Tidak Bisa Digunakan Lagi Karena Jalan Itu Bukan Hak Milik PT.WKS.”

Di bagian lain spanduk, masyarakat juga menyampaikan tuntutan “stop Aktivitas Tambang..!! Sebelum Ganti Rugi.”

Pernyataan tersebut menjadi bentuk protes masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang menurut warga terus berjalan, sementara persoalan hak atas lahan dan kebun mereka belum memperoleh penyelesaian.

Persoalan ini bukan baru muncul ketika warga melakukan pemalangan. Masyarakat mengungkapkan, sejak 2015 aktivitas pembersihan jalan diduga telah menyebabkan kerusakan sejumlah kebun milik warga.

Pembersihan dan pembukaan jalan disebut berdampak terhadap tanaman serta lahan perkebunan masyarakat di sepanjang jalur KM 0 hingga KM 10. Namun, warga mengaku hingga sekarang belum menerima penyelesaian ganti rugi atas dampak tersebut.

Ketua Kelompok Pemilik Lahan, Janis Poroco kepada warga Rabu (11/11/2026) mengatakan, masyarakat mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Karena itu, keberadaan jalan dan aktivitas perusahaan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat sebagai pemilik lahan.

“Kami ini pemilik lahan, bukan orang yang datang mengaku-ngaku punya tanah. Kami punya Sertifikat Hak Milik. Sejak 2015 kebun masyarakat sudah terdampak akibat pembersihan jalan, tetapi sampai sekarang hak kami belum diselesaikan. Jangan perusahaan hanya datang menggunakan jalan dan menikmati hasil aktivitasnya, sementara kami sebagai pemilik kebun justru dirugikan,” tegas Janis.

Pernyataan tersebut mempertegas tuntutan masyarakat agar perusahaan tidak hanya menggunakan akses jalan untuk kepentingan operasional, tetapi juga menyelesaikan persoalan lahan dan kebun yang diklaim terdampak.

Persoalan lain yang memicu kemarahan masyarakat mengenai penggunaan Jalan Muali KM 0 hingga KM 10 oleh perusahaan tambang PT MHM.

Warga mempertanyakan dasar penggunaan jalan tersebut. Mereka menyebut jalan itu merupakan jalan hauling PT WKS, bukan jalan tambang yang secara otomatis dapat digunakan perusahaan lain.

Masyarakat juga menegaskan, bahu jalan di sisi kiri dan kanan merupakan lahan milik warga.

Janis mempertanyakan penggunaan akses tersebut tanpa kejelasan mengenai hak masyarakat yang memiliki tanah di sepanjang jalur jalan.

“Kalau jalan itu digunakan untuk kepentingan perusahaan, harus jelas dasar hukumnya. Jangan menggunakan jalan dan lahan masyarakat seolah-olah semuanya milik perusahaan. Kami juga memiliki hak yang harus dihormati,” ujarnya.

Warga mendesak PT WKS dan PT MHM membuka dasar kerja sama penggunaan jalan, status penguasaan akses, serta tanggung jawab masing-masing perusahaan terhadap masyarakat pemilik lahan.

Persoalan semakin serius setelah masyarakat mengungkap adanya kerja sama kontrak pekerjaan jalan antara Kepala Desa Kontrat dan PT WKS pada periode 2018 hingga 2021.

Selama tiga tahun tersebut, pekerjaan pembersihan dan pelebaran jalan kembali berdampak terhadap kebun masyarakat. Namun, pemilik lahan yang mengaku terdampak menyatakan tidak menerima pembayaran ganti rugi.

Di sisi lain, warga menyebut terdapat pembayaran kepada pihak desa dengan total mencapai Rp45 juta selama tiga tahun.

Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme kontrak dan penggunaan pembayaran tersebut. Siapa penerima dana Rp45 juta itu? Untuk pekerjaan apa pembayaran diberikan? Apakah dana tersebut mencakup kompensasi lahan dan kebun masyarakat yang terdampak?

Janis mendesak agar seluruh mekanisme pembayaran dibuka secara transparan.

“Jangan sampai pembayaran sudah dilakukan kepada pihak tertentu, tetapi kami sebagai pemilik kebun yang lahannya terdampak justru tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang menerima, untuk apa dibayarkan, dan bagaimana dengan hak pemilik kebun? Ini harus dibuka secara transparan,” tegasnya.

Masyarakat meminta PT WKS dan Pemerintah Desa Kontrat menjelaskan dokumen kontrak, bukti pembayaran, pihak penerima, serta peruntukan dana tersebut.

Sebab, pembayaran biaya pekerjaan jalan tidak otomatis membuktikan bahwa kewajiban ganti rugi kepada pemilik lahan telah diselesaikan.

Janis Poroco menyebut masyarakat memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan tanah. Salah satu nama pemilik sertifikat yang disebut warga adalah Hi. Farida Tumuboya.

Dokumen tersebut menjadi dasar masyarakat mempertahankan hak atas lahan di sepanjang Jalan Muali KM 0 hingga KM 10.

Warga menolak jika lahan perkebunan mereka diperlakukan seolah-olah tidak memiliki pemilik. Mereka meminta perusahaan menghormati dokumen kepemilikan dan menyelesaikan setiap persoalan penggunaan maupun kerusakan lahan melalui mekanisme yang jelas.

“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya menuntut hak kami sebagai pemilik lahan. Selama persoalan ganti rugi belum diselesaikan dan belum ada kejelasan, kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat,” ujarnya.

Bagi Janis, persoalan tersebut bukan sekadar kepentingan kelompok, melainkan menyangkut hak masyarakat pemilik kebun yang harus mendapatkan kepastian penyelesaian.

Konflik tersebut akhirnya berujung pada pemalangan Jalan Muali yang telah berlangsung hampir dua bulan.

Masyarakat mengaku mengambil langkah tersebut karena persoalan yang mereka perjuangkan belum mendapatkan penyelesaian. Bahkan, warga menyebut telah melaporkan persoalan ini ke Polda Maluku Utara dengan membawa bukti kepemilikan tanah berupa SHM.

Janis menegaskan, masyarakat siap memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum.

“Kami juga sudah membawa persoalan ini ke Polda dengan bukti sertifikat tanah yang kami miliki,” tambahnya.

Laporan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi penelusuran status lahan, riwayat penggunaan jalan, dugaan kerusakan kebun, hingga persoalan pembayaran selama kontrak pekerjaan jalan.

Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri keterangan mengenai pembayaran Rp45 juta selama periode 2018–2021, termasuk pihak penerima, dasar pembayaran, dan kaitannya dengan hak masyarakat pemilik lahan.

Sementara, terkait dengan tuntutan warga tersebut, PT. WKS masih dalam upaya konfirmasi. (Rd).