BPJN Maluku Utara Segera Bangun 40 km Jalan Daerah

PUBLIKA-Ternate, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara menyiapkan program penanganan jalan daerah melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) yang menyasar 10 kabupaten/kota di Maluku Utara pada 2026–2027. Total panjang jalan yang direncanakan ditangani diperkirakan mencapai 40 kilometer (km).

Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat.

Menurut Hamid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos meminta seluruh pihak membangun koordinasi agar berbagai kendala di lapangan dapat segera ditangani, termasuk melalui dukungan pemerintah provinsi dalam menjembatani kebutuhan kabupaten dan kota.

“Ibu Gubernur meminta kita saling berkoordinasi. Kalau ada kendala, pihak provinsi siap membantu mengoordinasikan dengan kabupaten/kota. Begitu juga kalau ada kebutuhan data, provinsi akan mendukung,” ujar Hamid.

Ia menjelaskan, program IJD tahun ini mencakup seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, selain penanganan jalan provinsi. Panjang ruas yang dialokasikan untuk masing-masing daerah bervariasi, mulai dari tiga hingga lima kilometer.

Dengan rata-rata penanganan sekitar empat kilometer per daerah, total panjang jalan yang masuk dalam program tersebut diperkirakan mencapai 40 kilometer.

Saat ini, BPJN Malut masih mematangkan persiapan pelaksanaan pekerjaan, termasuk tahapan mini kompetisi dan proses tender. Penanganan jalan tersebut dirancang menggunakan skema tahun jamak atau multi years untuk periode 2026–2027.

Dari sisi anggaran, Hamid menyebutkan alokasi dana pada 2026 baru mencakup pembayaran uang muka dan sebagian progres pekerjaan, dengan nilai sekitar Rp47 miliar.

Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp180 miliar direncanakan dialokasikan pada 2027.

“Untuk tahun ini baru uang muka, sekitar Rp47 miliar. Sisanya sekitar Rp180 miliar pada tahun depan karena menggunakan sistem multi years,” jelasnya.

Skema pembiayaan bertahap tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program yang ditargetkan menjangkau berbagai wilayah di Maluku Utara, termasuk daerah yang membutuhkan peningkatan aksesibilitas.

Khusus di Kota Ternate, Hamid mengatakan kondisi kemantapan jalan yang telah ditangani pada 2025 dinilai sudah cukup baik. Karena itu, usulan penanganan berikutnya diarahkan ke wilayah Batang Dua, terutama Pulau Mayau.

Wilayah tersebut menjadi perhatian setelah terdampak bencana. Pemerintah Kota Ternate telah mengusulkan Pulau Mayau sebagai salah satu prioritas penanganan jalan dalam program IJD.

“Untuk Kota Ternate, kemarin penanganan sudah dilakukan pada 2025 dan kemantapan jalannya sudah cukup bagus. Sekarang prioritasnya di Batang Dua, khususnya Mayau, sesuai usulan pemerintah kota karena terdampak bencana,” ungkap Hamid.

Melalui program ini, penanganan jalan diharapkan dapat memperbaiki akses transportasi masyarakat, memperlancar mobilitas barang dan orang, serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan peningkatan konektivitas.(red)