Belanja Modal Rp1 Triliun Diusulkan dalam APBD Malut 2027, Infrastruktur Jadi Prioritas

PUBLIKA-Sofifi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, resmi mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas platfom anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2027 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut, Kamis 6 Agustus 2026.

Gubernur Sherly menyampaikan belanja daerah tahun 2027 ditargetkan Rp 3.9 Triliun dengan belanja modal Rp 1 triliun, sementara target pendapatan tahun 2027 dirancang Rp 3.4 triliun lebih, sehingga memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp489 miliar yang akan ditutup melalui pinjaman daerah senilai Rp500 miliar.

“belanja modal Rp1 triliun, naik dari sekitar Rp600 miliar pada APBD 2026. Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,”ujar Sherly.

Sedangkan target pendapatan daerah tahun 2027 Rp3,4 triliun, meningkat 22,7 persen dibanding APBD Induk 2026. dengan target pendapatan asli daerah Rp 1.8 triliun atau naik sekitar Rp636 miliar dibanding target tahun sebelumnya.

“Target PAD ini karena tahun 2026 realisasi PAD sampai Agustus ini sudah mencapai target, sehingga pemerintah berencana menaikkan target PAD dalam APBD Perubahan 2026,”ucapnya.

Gubernur Sherly Dalam pidatonya  menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“APBD bukan hanya soal angka pendapatan dan belanja, tetapi bagaimana uang rakyat dikelola menjadi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sherly.

Menurutnya, Maluku Utara masih menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 34,17 persen pada 2025, perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh 19,6 persen pada Triwulan I 2026 dan sekitar 15 persen pada Triwulan II 2026, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski demikian, Sherly menilai capaian tersebut belum cukup jika manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Tugas pemerintah adalah memastikan pertumbuhan itu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.

Maka dari itu, APBD 2027  dirancang dengan target belanja daerah Rp 3.9 triliun ini di fokuskan pada beberapa program prioritas yakni peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

“Tahun ini kita sudah gratiskan pendidikan dan kesehatan, maka tahun depan kita harus binahi kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,”janjinya.

Kemudian prioritas ketiga, percepatan pembangunan jalan dan jembatan, penguatan kawasan ekonomi dan hilirisasi untuk membuka lapangan kerja, serta reformasi birokrasi guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Menurut Sherly, kebijakan tersebut diambil secara hati-hati karena percepatan pembangunan tidak bisa terus ditunda. Selain biaya konstruksi yang meningkat sekitar 10 hingga 16 persen setiap tahun, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum memiliki akses jalan memadai, seperti Loloda, Kayoa, Lingkar Makian, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu.

“Jika konektivitas tidak dibangun berdampak pada harga barang, layanan kesehatan, Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.

Di akhir pidatonya, Sherly menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Maluku Utara untuk dibahas lebih lanjut.

Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Maluku Utara.(red)