Wisata Bahari, Nirwan : Pradigma Baru Investasi Berkelanjutan Maluku Utara

PUBLIKA-Ternate, Industri pertambangan yang selama bertahun-tahun mendominasi peta investasi Maluku Utara, kini Pemerintah provinsi Malut mulai menyusun arah baru investasi, potensi wisata bahari sebagai masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Gagasan ini mulai diperdengarkan, melalui diskusi Investasi Pengembangan Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di  Hotel Batik Ternate, Kamis (11/12/2025), menggeser ketergantungan dari perut bumi menuju kekayaan bahari yang nyaris tak tersentuh.

Kepala DPMPTSP Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menyebut langkah ini sebagai “awal perubahan paradigma investasi daerah” — sebuah ajakan untuk melihat laut bukan hanya sebagai lanskap indah, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dikelola hati-hati, dijaga, dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem.

“Sebagian besar kekayaan wisata Maluku Utara berada di kawasan konservasi yang bernilai ekologis tinggi. Karena itu pengembangan wisata tidak bisa dengan cara biasa, tetapi harus berlandaskan keberlanjutan, pelestarian ekosistem, dan pengelolaan berbasis komunitas,” ujarnya.

Lanjut Nirwan, mengatakan mengapa kawasan konservasi jadi fokus, karena Maluku Utara dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan bahari terbaik di Indonesia mulai dari terumbu karang, biota laut, hingga budaya maritim. Namun sebagian besar potensi itu berada dalam kawasan konservasi sehingga memerlukan pendekatan kehati-hatian.

“pariwisata di kawasan konservasi justru dapat menjadi model investasi baru yang memberi manfaat ganda, Meningkatkan ekonomi,dan Memastikan kelestarian ekosistem laut,”ujarnya.

“Untuk itu, melalui forum diskusi ini menjadi ruang menemukan model investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan perairan untuk generasi mendatang,”kata Nirwan menambahkan.

BACA JUGA:Pemprov Malut Buat Layanan Izin Usaha Via Darring, Sekprov :Tak Perlu Antri di Kantor

Target besar dari forum ini adalah menghasilkan IPRO (Investment Project Ready to Offer) dokumen resmi yang menyiapkan peluang investasi secara terukur dan siap ditawarkan.

Maka dalam IPRO yang diharapkan harus memuat, potensi wisata bahari, nilai kelayakan ekonomi, analisis lingkungan, model bisnis,skema kemitraan dengan masyarakat lokal, dan perlindungan ekologis kawasan konservasi.

“Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan utama promosi investasi kepada investor nasional maupun internasional,”harapnya.

Forum diskusi ini melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas lokal, dan media—model kolaborasi Pentahelix yang dianggap vital bagi pembangunan sektor pariwisata modern.

“Kami percaya sinergi ini akan melahirkan IPRO yang tidak hanya menggambarkan peluang investasi, tetapi juga memberi kepastian dan kepercayaan bagi calon investor,” kata Nirwan mengakhiri.(red)