Kinerja Tiga Plt Pimpinan OPD Tak Sesuai Harapan Gubernur Malut Potensi Diganti

PUBLIKA-Sofifi, Tiga pelaksana tugas (Plt) pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), terancam diganti.

Pasalnya, berdasarkan penilaian Gubernur Sherly Tjoanda, tiga pejabat tersebut berkinerja buruk alias belum menunjukkan kinerja maksimal dalam merealisasikan program prioritas pemprov.

Ketiganya adalah Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fauji Momole, Plt Kepala Dinas Pertanian Anwar Husen dan Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut Amrin.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Zulkifli Bian mengungkapkan, kinerja tiga pelaksana tugas itu kini menjadi perhatian serius gubernur. Sebab, hasil evaluasi sementara menunjukkan capaian program di tiga OPD tersebut belum sesuai harapan.

“Berdasarkan penilaian Ibu Gubernur, tiga pelaksana tugas itu dianggap belum menunjukkan kinerja maksimal. Karena itu, jika sampai akhir bulan ini tidak ada progres signifikan, maka ketiganya akan dipertimbangkan untuk diganti,” ujar Zulkifli

Dia menjelaskan, jabatan Plt dapat diganti kapan saja sesuai dengan kewenangan gubernur. Berbeda dengan jabatan definitif yang pergantiannya harus melalui mekanisme evaluasi kinerja dan pertimbangan administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Sementara posisi Plt merupakan hak prerogatif gubernur, sehingga dapat menggantinya sewaktu-waktu.

“Plt itu sifatnya sementara, jadi bisa diganti kapan saja. Beda dengan jabatan definitif yang ada proses evaluasi formal. Untuk Plt, sepenuhnya menjadi kewenangan penuh dan hak prerogatif ibu gubernur untuk mengganti atau mempertahankannya,” jelasnya.

Lanjut Zulkifli, gubernur masih memberikan kesempatan kepada tiga pelaksana tugas teraebut hingga akhir bulan ini untuk memperbaiki kinerja. Jika dalam sisa waktu ini terdapat peningkatan dan targetnya tercapai, mereka masih berpeluang dipertahankan. Namun, khusus Plt Kepala Biro (Karo) Umum Amrin, kemungkinan besar akan diganti dengan pejabat lain yang lebih berkompeten.

“Ibu masih memberikan waktu sampai akhir bulan ini. Kalau mereka mampu menunjukkan hasil kerja maksimal dan mencapai target, kemungkinan besar tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tidak ada kemajuan, akan diganti dengan pejabat lain. Khusus Karo Umum, peluangnya sedikit kecil untuk dipertahankan, tetapi akan dinilai ulang ibu gubernur,” tandasnya. (red)