Fraksi PKB Desak Gubernur Sherly Evaluasi Pimpinan SKPD

PUBLIKA-Sofifi, Setiap kali agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara yang dihadiri hanya Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, dan Sekertaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A Kadir, banyak pimpinan SKPD alpa, buktinya kursi untuk untuk pimpinan SKPD banyak yang kosong.

Hal ini mendapat sorotan dari Fraksi PKB DPRD Malut meminta pada Gubernur  Sherly Tjoanda Laos dan Wagub Sarbin Sehe harus punya catatan ke pimpinan SKPD yang malas itu.

“Bayangkan undangan DPRD untuk hadiri paripurna saja diabaikan, padahal ini rapat paripurna pertanggungjawaban anggaran,”hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Malut Muhajirin Bailussy baru-baru ini.

PKB salah satu partai yang mengantarkan Sherly-Sarbin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut  mendesak agar pimpinan SKPD yang malas ini harus evaluasi.

”Agenda paripurna ini terkait dengan pertanggungjawaban Gubernur atas pelaksanaan anggaran, tapi pimpinan SKPD tidak mau dengar apa yang disampaikan dalam paripurna ini,”ujarnya.

BACA JUGA:Panja DPRD Rekomendasi Gubernur Audit Temuan Utang Pemprov Malut Rp 1 Triliun

Menurutnya DPRD juga punya tanggung jawab untuk membangun ekonomi Maluku Utara kedepan, jika bawaan Gubernur dan Wagub punya kebiasaan seperti ini, disarankan dievaluasi.

“kita ini urus pembangunan Maluku kedepan, tapi kalau yang  urus masalah keuangan. Pendapatan  daerah saja tidak hadiri undangan DPRD, bagimana dengan urusan publik,”pungkasnya.(red)