12 Anak Malut Tembus Sekolah Kedinasan, Komisi I DPRD Sebut Program Ini Patut Dilanjutkan

PUBLIKA-Ternate, Sebanyak 12 putra-putri Maluku Utara berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi kedinasan melalui jalur pola pembibitan pada 2026. Program sekolah kedinasan pola pembibitan menjadi salah satu prioritas Gubernur Sherly Tjoanda Laos ini mendapat dukungan DPRD Provinsi Maluku Utara.

12 putra-putri yang lolos ini secara resmi dilepas oleh wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, sekaligus menyerahkan tabungan beasiswa ke peserta yang lolos di sekolah dinas, Selasa (10/11/2026) disaksikan langsung wakil ketua DPRD Malut, Ketua dan anggota Komsi I DPRD Malut serta orang tua peserta.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan bukan perkara mudah. Karena itu, keberhasilan 12 anak daerah tersebut patut diapresiasi.

“Kita bangga, kurang lebih 12 orang ini bisa bersaing dan masuk ke sekolah kedinasan. Kita sangat berharap ke depan program ini terus berlanjut sehingga anak-anak mendapat kesempatan yang sama,” kata Sarbin.

Ia berharap program tersebut tidak hanya terbatas pada sekolah kedinasan yang selama ini menjadi tujuan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi juga diperluas ke berbagai lembaga pendidikan kedinasan lainnya.

Sarbin mengungkapkan, pada 2026 Pemprov Malut telah menjalin kemitraan melalui perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di bawah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski demikian, tidak seluruh kuota yang tersedia dapat terpenuhi. Hal itu disebabkan sejumlah peserta belum memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan perguruan tinggi kedinasan.

“Walaupun kuota yang diberikan tidak semuanya terisi karena tesnya harus memenuhi standar kompetensi yang diharapkan perguruan tinggi,” jelasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Is Suaib. Ia menilai program beasiswa sekolah kedinasan merupakan langkah pemerintah daerah dalam membuka peluang bagi anak-anak Maluku Utara untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Menurut Is, kesempatan menembus sekolah kedinasan tidak mudah diperoleh, sehingga pemerintah harus terus memperkuat program tersebut.

“Ini langkah yang sangat baik. Sekolah-sekolah seperti ini memang jarang anak daerah bisa tembus. Karena itu, kami di DPRD tentu sangat mendukung program seperti ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas pemerintah daerah, bahkan memiliki arti penting yang tidak kalah dari pembangunan infrastruktur.

Namun, Is mengingatkan agar proses rekrutmen dan sosialisasi program beasiswa ke depan dilakukan lebih terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yatim piatu yang memiliki kemampuan akademik, juga memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.

“Ke depan, rekrutmen harus lebih terbuka dan sosialisasi diperluas. Jangan sampai ada anak daerah yang sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi tidak mendapatkan informasi dan kesempatan untuk mengikuti program ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazla Ukhara Kasiba, mengatakan program sekolah kedinasan pola pembibitan yang digagas di pemerintahan Sherly-Sarbin, sebuah langkah positif, sehingga Komisi I DPRD  bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah membahas penganggaran program pada 2027.

Ia memastikan Komisi I akan terus mendorong keberlanjutan program tersebut, termasuk membuka peluang kerja sama baru dengan berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan talenta generasi muda Maluku Utara.

“Insyaallah program-program seperti ini akan terus kita dorong. Bukan hanya untuk persiapan menjadi ASN melalui sekolah kedinasan, tetapi juga mendorong talenta-talenta lain melalui program yang berkolaborasi dengan kampus-kampus,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Julkifli Bian, menjelaskan, 12 peserta yang dinyatakan lolos tersebut tersebar di tiga perguruan tinggi kedinasan.

Rinciannya, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN sebanyak delapan orang yang lolos dari total 49 pelamar. Kemudian Politeknik Statistika STIS, dari 35 pelamar hanya satu orang yang dinyatakan lolos dari enam kuota yang tersedia.

Sementara Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), dari 110 pelamar hanya tiga orang yang berhasil lolos dari enam kuota.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menerapkan skema pembiayaan dengan komposisi 60 persen ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 40 persen menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta.

Skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memperluas akses pendidikan kedinasan bagi generasi muda di Maluku Utara.(red)