Rokhmin Dahuri: Laut Malut Bisa Lampaui APBD, Gubernur Sherly Siapkan 4 Strategi

PUBLIKA-Ternate, Potensi laut Maluku Utara kembali ditegaskan sebagai kekuatan ekonomi masa depan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, menyebut kekayaan sumber daya laut di provinsi ini mampu melampaui kapasitas fiskal daerah jika dikelola secara optimal.

Hal itu disampaikan Rokhmin dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” yang digelar di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu (11/4). Dalam paparannya, ia menyebut Maluku Utara sebagai “tambang protein” yang menyimpan potensi ekonomi luar biasa.

“Dengan pendekatan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dan prinsip Maximum Sustainable Yield (MSY), potensi perikanan Maluku Utara bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar,” ujar Rokhmin.

Ia bahkan mengungkap simulasi pengembangan 10.000 hektare tambak udang vaname yang diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun. Angka ini disebutnya mencapai tiga kali lipat dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara saat ini.

Di forum yang sama, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan arah baru pembangunan daerah yang tidak lagi bertumpu pada sektor daratan semata, tetapi mulai beralih ke sektor kelautan atau ekonomi biru.

Menurut Sherly, potensi besar laut Maluku Utara selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Ia menilai, akar persoalan terletak pada belum optimalnya hilirisasi sektor perikanan.

“Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa nilai ekonomi bagi rakyat,” kata Sherly.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan empat pilar utama transformasi sektor perikanan. Pertama, modernisasi armada nelayan dengan fokus pada kapal berukuran 5 hingga 20 gross ton agar nelayan dapat mengakses bahan bakar subsidi sekaligus menjaga wilayah tangkap lokal.

Kedua, revitalisasi rantai dingin melalui penguatan infrastruktur cold storage dan pabrik es di sejumlah titik strategis seperti Dufa-Dufa, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan. Ketiga, mendorong hilirisasi dan kehadiran offtaker agar hasil tangkapan memiliki nilai tambah dan harga tetap stabil saat produksi melimpah.

Keempat, menciptakan iklim investasi yang sehat melalui skema kerja sama yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Diskusi juga diwarnai masukan dari kalangan akademisi. Prof. M. Irfan Koda mendorong pengembangan komoditas budidaya cepat tumbuh seperti rumput laut dan ikan nila. Sementara Prof. Djanib Ahmad mengingatkan pentingnya pendekatan sosial dalam program bantuan, termasuk memahami karakteristik nelayan agar intervensi pemerintah tepat sasaran.

Isu stunting di wilayah pesisir turut menjadi perhatian, dengan dorongan pemanfaatan hasil laut sebagai sumber protein untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyatakan kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mendorong transisi dari ketergantungan pada sektor tambang menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.

Bagi Sherly, keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak semata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat pesisir.

“Indikator kesuksesan kita adalah ketika anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil kerja orang tua mereka di laut,” ujarnya.(red)