Publikamalut.com
Beranda Daerah Wagub Sarbin : Penanganan Kemiskinan di Malut Butuh Komitmen Bersama

Wagub Sarbin : Penanganan Kemiskinan di Malut Butuh Komitmen Bersama

Wakil Gubernur Sarbin Sehe di didampingi Kepala Bappeda Malut Sarmin Adam (dok:Adpim)

PUBLIKA-Sofifi, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, H.Sarbin Sehe,  menekankan pentingnya penguatan sinergi dan komitmen antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara.

Hal tersebut disampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, bertempat di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur, Rabu (3/11/25).

Rakor tersebut dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi Malut, Wakil Bupati Kepulauan Sula, mewakili Bupati/Walikota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut, serta Kepala OPD dan anggota TKPK dari seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam arahannya, Wagub Sarbin menyampaikan, bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan saat ini semakin kompleks, tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga mencakup kualitas hidup, ketahanan pangan, akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang merata. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat kolaboratif, terarah, dan berbasis data yang akurat.

“Rakor TKPK ini merupakan momentum penting bagi kita semua dalam memperkuat sinergi dan komitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah kita tercinta Maluku Utara,” ujar Wagub yang juga selaku Ketua TKPK Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan pengentasan kemiskinan, khususnya penurunan kemiskinan ekstrem, sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Untuk mencapai target nasional menuju kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2028, Wagub menjabarkan lima langkah strategis yang perlu dilakukan bersama.

“Salah satunya, Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui peran aktif TKPK di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota,”ujarnya.

Wagub juga menegaskan bahwa TKPK bukan sekadar forum koordinasi administratif, melainkan motor penggerak utama kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengapresiasi capaian signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di Maluku Utara, yang berhasil turun dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025.

“Capaian ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik, kolaborasi lintas pihak, dan kepemimpinan yang kuat, kita mampu membuat perubahan yang berarti,” tambah Wagub.(red)

Komentar
Bagikan:

Iklan