Kerajaan Loloda Bakal Pentabalan Dewan Adat Soa

PUBLIKA-malut, Paguyuban Kerajaan Loloda bersama warga Loloda akan menggelar Pentabalan Pemangku Adat Kerajaan Loloda Tingkat Soa atau Desa Dalam Wilayah Kecamatan Loloda Utara dan Loloda Timur Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Kegiatan tersebut akan dilaksnakan di Desa Galao dan Desa Gisi, pada Rabu (17/12/2025) juga dihadiri Wakil Bupati Halut, Kasman Hi Ahmad.

“Kalau tidak berhalangan, dalam pentabalan nanti akan dihadiri Pak Wakil Bupati, Ketua Komisi Satu DPRD Provinsi Malut  Nazlatan Ukhra Kasuba, Ketua Fraksi Gerindra Halut, Muhammad Iksan Wan, para Camat Loloda Utara dan Loloda Timur serta seluruh keterwakilan perangkat adat dari Desa Igo sampai Desa Apulea,” kata Fahrul Ali, Ketua Panitia Pentabalan Pemangku Adat Kerajaan Loloda, , Senin (15/012/2025).

Menurutnya, Loloda dicatat sebagai daerah yang terletak di dua administrasi Kabupaten Kota, Halmaherea Utara dan Halmahera Barat juga bagian dari Indonesia.

Loloda sebelumnya dikenal sebagai suatu Kerajaan tertua di Malut, dikenal dengan sebutan “Ngara Mabeno” yang artinya pintu bahagian utara atau pintu masuk.

“Pelantikan Dewan Adat Kerajaan Loloda tingkat Desa/Soa di Desa Gisi dan Desa Galao Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Loloda Timur merupakan dukungan program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahap II Tahun 2025 dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI,” ujarnya.

Fahrul menjelaskan, sejarah telah mencatat kerajaan Loloda adalah kerajaan tertua didirikan pada tahun 1220 pada bekas kerajaannya dan juga catatan batavia perjuangan para kapita loloda pada tahun 1909 merupakan tonggak kesuksesan suatu kerajaan. sebelum dan sesudah kemerdekan telah menjadi agen perubahan dari waktu ke waktu.

“Seiring dengan berkembangnya teknologi di era milenial ini, Loloda seakan tidak mendapatkan tempat untuk mengakses program pemerintahan, ditambah dengan tuntutan kebutuhan ekonomi saat ini. Masyarakat Loloda berenang diatas lautan penderitaan untuk menyalamatkan diri dari penindasan kebijakan. Padahal tujuan kemerdekaan adalah kesejahteraan rakyat,” urainya.

Dengan demikian, Fahrul berharap agar kedepannya ada sentuhan program penguatan kebudayaan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Agar nilai-nilai data dan budaya tetap terjaga dan dilestarikan,” tutupnya.(red)