Gubernur Sherly : Bupati dan Walikota Tak Boleh Abaikan BPJS Kesehatan

PUBLIKA-Ternate, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengumpulkan bupati dan walikota di 10 Kabupaten/kota di Malut, melalui forum kepala daerah, yang diinsiasi Bappeda Malut, Rabu (17/12).

Dalam forum kepala daerah ini, Gubernur Malut Sherly mengiatkan pada Bupati dan Walikota agar dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), porsi jaminan kesehatan masyarakat harus jadi prioritas.

“Saya akan mengecek APBD masing-masing kabupaten/kota dalam evaluasi, saya lihat di APBD Halmahera Timur, ada pos anggaran Iuran BPJS Kesehatan, saya minta kabupaten/kota lain juga demikian”ujarnya.

Pasalnya saat ini keaktifan BPJS kesehatan hampir rata-rata sudah diatas 80 persen, yakni Halmahera Selatan, Tidore, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Pulau Morotai dan Kepulauan Sula.

Sementara Pulau Taliabu baru 64 persen, Halmahera Utara 75 persen dan kota Ternate baru 79 persen.

“Kita ini sepuluh kabupaten/kota harus bekerjasama jika ada satu yang tidak aktif maka UHC prioritas kita akan hilang,maka dampaknya ke masyarakat, untuk mengaktifkan kembali butuh waktu satu bulan,”ujarnya.

Orang nomor satu di Pemprov Malut itu, berharap kedepan tidak ingin masyarakat kita kesulitan akses kesehatan gratis di rumah sakit, maka UHC jadi prioritas kita bersama.

Sherly khawatir jangan sampai masyarakat kita butuh penanganan oprasi, sementara BPJS kesehatannya tidak aktif lagi.

“Kita butuh UHC jadi prioritas karena jika ada apa-apa di rumah sakit, aktifasi cuma membutuhkan waktu hanya beberapa jam langsung aktif,”terangnya.

“RSU dapat pemasukan uang, pasiennya cepat tertolong, kita kepala daerah tidak mendapat keluhan dari warga melalui pesan whatsap, karena semua bahagia,”kata sherly menambahkan.

Untuk itu, Sherly menyarankan pada Kabupaten/kota yang punya potensi pertambangan itu, dalan menyusun APBD, belanja infrastruktur jalan dan jembatan minimal 15 persen, sementara kabupaten yang tidak memiliki tambang cukup 10 persen untuk belanja infrastruktur jalan dan jembatan.

“Langkah ini dilakukan agar, iuran BPJS kesehatan dapat menjadi skala prioritas, ini sejalan dengan asta cipta Presiden Prabowo,”harapnya.(red)