Tak Mampu Biayai, Fraksi PDIP Sarankan Pemprov Malut Alihkan Status Dua Jalan Ini

PUBLIKA-Sofifi, Fraaksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara sarankan Pemprov Malut Alihkan beberapa ruas jalan provinsi ke jalan nasional, jika tidak mampu biayai bangunan jalan tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Malut Rahmawati Senen dalam rapat paripurna kemarin.

Rahmawati mengatakan beberapa ruas jalan provinsi yakni Payahe-Dahepodo, dua tahun lalu dianggarkan untuk pembangunan, namun kondisi jalan saat ini sudah rusak parah.

“Ruas jalan Payahe-Dahepodo sempat dibangun pemerintah Provinsi Malut dua tahun lalu, saat ini sudah rusak akibat tidak ada pemeliharaan, untuk itu jalan tersebut dialihkan saja ke jalan nasional,”sarannya.

Politisi PDI-P perempuan itu mengaku ada beberapa ruas jalan di daratan Oba yang ditangani oleh Balai Kementerian PUPR itu dalam kondisi mulus jika dibandingkan dengan jalan yang dibangun Pemprov Malut.

“Jadi kalau pemerintah Provinsi Malut tidak lagi mampu biayai pembangunan jalan di  Payahe-Dahepodo, serahkan saja  Balai jalan nasional PUPR,”desaknya.

BACA JUGA:“Bikin Galau” DPRD Malut Minta Pergeseran Anggaran Dihentikan, Ini Sebabnya!

Hal yang sama di sampaikan Anggota DPRD Malut Said Banyo meminta pada pemerintah Provinsi Maluku Utara agar pembangunan jalan dan jembatan jadi perhatian serius.

”Pembiayaan pada program lain juga sangat penting namun tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur jalan, karena banyak masyarakat mengeluh terkait dengan pembangunan jalan,”ujarnya.

Salah ruas jalan provinsi yang sangat dikeluhkan masyarakat itu, ruas jalan Galela-Loloda sampai saat ini kurang perhatian dari Pemerintah Provinsi Malut.

”Jalan Galela-Loloda ini mungkin sudah dua kali saya sampaikan dalam rapat paripurna, karena memang kondisi jalan disana yang memprihatinkan,”ucapnya.

BACA JUGA:DPRD Desak Pemprov Bentuk Tim Independen Investigasi Teluk Weda

Untuk itu, Dirinya meminta pada Gubernur Malut agar dapat memperhatikan, jika Pemprov Malut tak mampu biayai, maka alangkah baiknya alihkan saja ruas jalan Galela Loloda ke jalan nasional.

“Kalau Pemprov tidak mampu tangani  jalan Galela-Loloda, maka alihkan saja ke jalan nasional sehingga pemerintah pusat yang bangun,”desaknya.(red)