Dugaan Jual Beli Jabatan, Kepala BKD Malut Klarifikasi Ke Deprov

Rapat Komisi I Deprov dengan Sekda Malut dan BKD Provinsi Malut, rapat yang dipimpin langsung wakil ketua DPRD Malut M Rahmi Husen di ruang komisi Sekretariat DPRD Malut.(dok: Deprov Malut)

PUBLIKA-SOFIFI, Isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu itu, akhir diklarifikasi oleh Kepala Dan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Idrus Assagaf ke Dewan Provinsi (Deprov) dalam rapat bersama dengan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, Selasa (2/11/2021)

Anggota Komisi I Deprov Malut Amran Ali saat dikonfirmasi mengaku bahwa rapat bersama dengan BKD Malut ini untuk meminta penjelasan secara langsung terkait dengan isu jual beli jabatan yang sempat jadi wacana publik, serta putasi jabatan,”kami baru panggil kepala BKD Malut untuk minta penjelasan terkait dengan informasi jual beli jabatan di Pemprov Malut,”katanya.

Ketua Fraksi Partai NasDem Deprov mengaku dalam penjelasan kepala BKD Malut Idrus Assagaf pada komisi satu Deprov Malut membantah, bahwa informasi itu tidak benar bahkan dia (BKD) tidak segan-segan ambil tindakan jika ada staf yang melakukan itu.”Kepala BKD Malut bantah bahwa tidak ada jual beli jabatan, dan kepala BKD Malut menegaskan tidak terjadi hal itu,”singkatnya.

Ia menambahkan dalam rapat juga komisi satu pertanyaan masalah pergantian kepala sekolah SMA di 10 kabupaten/kota itu, namun pihak BKD Malut tidak merespon lantaran itu ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut.”kami juga pertanyakan masalah pergantian kepala sekolah, namun kepala BKD Malut tidak mau tanggapi lantaran itu ranahnya Dikbud Malut,”terangnya.(red)