BPBJ : Rp 141 Miliar Proyek di Pemprov Malut Tuntas Ditender

PUBLIKA-Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut telah selesai melaksanakan tender kegiatan Rp 141 miliar, baik bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU), Hal ini disampaikan Plt Karo BPBJ Setda Malut Abdul Farid Hasan saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Dari total proyek senilai Rp 141 miliar yang telah berkontrak, beberapa di antaranya mencakup pengadaan di sektor kesehatan, termasuk beberapa paket untuk Rumah Sakit yang ada di provinsi tersebut.
“Alhamdulillah, semua PPK sudah mulai bekerja, dan semua tender ini sudah selesai,” tambahnya.
Selain proyek yang sudah berkontrak, BPBJ juga masih menangani beberapa proyek yang sedang dalam proses pengadaan.
Farid berharap bahwa seluruh tender dapat selesai dalam waktu dekat sehingga realisasi anggaran untuk proyek-proyek tersebut dapat segera dimulai dan mendukung pembangunan di Maluku Utara,
“Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa semua proyek ini berjalan sesuai jadwal, dan tentunya dengan kualitas yang baik,” jelasnya.
Proses pengadaan barang dan jasa, lanjut Farid, memegang peran krusial dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
BACA JUGA:Tutup Utang Jadi Alasan Pangkas Anggaran SKPD Pemprov Maluku Utara
Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan tender proyek di Maluku Utara semakin diperketat agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga menghindari potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.
” BPBJ berharap bisa memulai pekerjaan di awal tahun depan dengan lebih baik, demi memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara.
Farid juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang sudah ditenderkan, agar kualitas pengerjaan tetap terjaga.
“kami optimis bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBJ dapat mendukung pelaksanaan proyek-proyek pemerintah provinsi untuk tahun anggaran berikutnya dengan lebih efisien,”ujarnya.(red)