Diskominfo Malut Gelar Rakor Penguatan Wali Data

PUBLIKA-Halsel, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Malut Tahun 2023 dengan tema “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dan Penguatan Wali Data”, dibuka secara resmi oleh Gubernur Malut yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Halmahera Selatan, diikuti peserta pegawai Dinas Kominfo se-Perivinsi Maluku Utara dan menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Kominfo secara vertikal (daring), dan Kepala Badan Statistik Maluku Utara, Tenaga Ahli Gubernur, Kadis Kominfo Halmahera Selatan dan Kepala Dinas Kominfo Malut, H. Iksan Arsad, berlangsung diHotel Lipu Buana Rabu (5/7/23).

Sri Haryanti saat menyampaikan sambutan Gubernur mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertahankan potensi dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

“Dalam rangka perwujudan satu data Maluku Utara diharapkan rapat koordinasi ini dapat membangun kolaborasi antar kabupaten kota dengan sinergi berbagai perangkat daerah guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel,”harapnya.

Sri juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan satu data perlu diperhatikan perencanaan transformasi digital. Selain itu, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di seluruh desa dan kelurahan serta titik-titik layanan publik.

“hari ini untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih sebagaimana sering terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah yang selama ini terjadi dan kita rasakan.

Lanjut Sri, Integritas satu data ini juga sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan SPBE yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih yang efektif jumlah transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah daerah memiliki pelayanan pabrik yang berkualitas dan terpercaya.

Menurutnya, setiap program yang dilakukan dalam rangka SPBE selayaknya termanifestasikan menjadi sebuah program daerah yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dan saling terhubung satu dengan yang lain.

Meski begitu, hingga saat ini masih terdapat program SPBE atau proyek E-government yang dilaksanakan secara sporadis. Selain tumpang tindih, ini juga nanti mengakibatkan atau menimbulkan masalah yakni pemborosan.

“reaktor ini diharapkan bisa dijadikan sebagai momentum satu data Malut yang dalam hal ini adalah para Dinas Komifo dan persendian sebagai wali data dapat memaknai tata kelola data dari berbagai perspektif guna mewujudkan implementasi satu data di Malut,”harapnya.

Ia mengaku kemajuan yang terjadi saat ini belum mencapai target maksimal, karena kita banyak terkendala dengan berbagai faktor yang sampai saat ini masih menjadi tantangan kita bersama seperti keterbatasan infrastruktur, penyediaan data center yang belum memadai, permasalahan ego sektoral dari setiap instansi pemerintahan serta faktor minimnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia pengelola data yang kita miliki.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut maka kita memerlukan komitmen bersama diantara kita diperlukan kolaborasi diperlukan juga koordinasi dan sinergitas antar pemda kabupaten kota dengan provinsi,”harapnya.

Sebelumnya, Iksan selaku Ketua Panita menyampaikan bahwa, Rakor ini merupakan forum koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mensinergikan program kegiatan prioritas pemerintah daerah.(red)