Konektivitas Jalan Malut Baru 46 Persen, Wagub : Butuh Rp8 Triliun untuk Tuntas

PUBLIKA-Sofifi,  Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mendorong percepatan pembangunan konektivitas jalan dan jembatan di seluruh wilayah Maluku Utara. Pasalnya, berdasarkan hasil inventarisasi pemerintah daerah, dibutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk menuntaskan konektivitas jalan di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemaparan Rencana Sektoral Konfirmasi Data dan Lokasi Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Kerja Terpadu, Rabu (7/10).

Rakor yang berlangsung di Ruang Bidadari Lantai IV tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan konektivitas di Maluku Utara didukung data yang akurat.

Sarbin menegaskan, percepatan pendataan harus dilakukan hingga tingkat paling dasar. Menurutnya, data tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan tepat sasaran.

“Data ini menjadi basis pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan konektivitas secara terpadu,” tegas Sarbin.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, kesiapan jalan di Maluku Utara saat ini baru mencapai 46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam membangun konektivitas antardaerah.

Tidak hanya jalan provinsi, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan penyempurnaan jalan nasional di Maluku Utara juga diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun.

Sarbin mengatakan, konektivitas menjadi salah satu perhatian utama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Pembangunan infrastruktur dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah dapat berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kita semua berikhtiar agar catatan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimiliki daerah dibarengi dengan dukungan infrastruktur, sehingga manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Wagub mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, balai teknis, serta sejumlah perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas daerah.

Sarbin secara khusus meminta Kementerian melalui balai-balai teknis yang hadir dalam rakor tersebut memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur Maluku Utara.

Selain konektivitas fisik berupa jalan dan jembatan, ia juga menekankan pentingnya pemerataan konektivitas nonfisik, khususnya jaringan listrik dan internet.

Ia berharap PT PLN dan PT Telkomsel turut memperkuat dukungan terhadap pembangunan konektivitas di Maluku Utara.

“Baik konektivitas infrastruktur fisik berupa jalan dan jembatan maupun nonfisik, yakni pemerataan konektivitas jaringan listrik dan internet,” kata Sarbin.

Menurutnya, pembangunan konektivitas tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara.

Dengan kebutuhan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah daerah kini mendorong pemutakhiran data dan pemetaan lokasi prioritas sebagai dasar penyusunan rencana kerja terpadu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan titik-titik konektivitas yang masih menjadi hambatan mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses ekonomi ke berbagai wilayah di Maluku Utara.(red)