Publikamalut.com
Beranda Pemerintahan Penyerapan Anggaran Rendah Pimpinan DPRD Bakal Temui Gubernur Maluku Utara

Penyerapan Anggaran Rendah Pimpinan DPRD Bakal Temui Gubernur Maluku Utara

Ketua DPRD Provinsi Malut Iqbal Ruray (dok:Pm/Ilos)

PUBLIKA-Ternate, Penyerapan anggaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir triwulan pertama baru mencapai diangka 11 persen, hal ini menjadi sorotan Badan Anggaran DPRD Malut.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Iqbal Ruray saat dikonfirmasi wartawan senin (24/03) malam usai rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Malut mengaku mestinya sampai akhir bulan Maret ini penyerapan sudah mencapai 25 persen.

“Penyerapan anggaran Pemprov Malut baru 11 persen, angka ini sangat rendah sangat berdampak ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Alasan penyerapan rendah ini sebabkan karena hampir semua kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut belum ada yang jalan.

”Apa alasan pemerintah sehingga sampai akhir bulan Maret ini kegiatan belum jalan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran,”katanya.

Iqbal mendesak pada Gubernur Maluku Utara Sherly Laos agar segera mengaktifkan proses pengadaan barang dan jasa sehingga kegiatan dapat berjalan.

”Memang Gubernur agak berhati-hati dalam penganggaran ini dan takut bermasalah, namun dalam perbaikan ini program kegiatan sudah bisa berjalan,”harapnya.

BACA JUGA:Anggaran Pemprov Dipangkas Rp 160 Miliar, Ini Respon Gubernur dan Ketua DPRD Malut

Selain itu Politisi Partai Golkar itu juga mendesak pada Gubernur Malut agar segera melakukan pembayaran utang pihak ketiga.”kami juga minta utang pihak ketiga juga segera di realisasikan,”desaknya

Menurutnya DPRD Malut telah menyurat ke Gubernur Malut untuk bertemu dalam rangka konsultasi hasil pembahasan anggaran APBD pasca dilakukan efisiensi, serta program kegiatan agar segera dilaksanakan.

Sementara Sekertaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A Kadir sat dikonfirmasi awal media mengaku bahwa kegiatan belum jalan karena pemerintah masih melakukan penyesuaian anggaran, akibat dari kebijakan efesiensi.

“Jadi kami tidak tahan namun masih melakukan penyesuaian, jangan sampai kita jalankan kegiatan namun ternyata tidak ada anggaran karena efisiensi, salah satu contoh kegiatan pembangunan infrastruktur jalan sumber dari DAK sudah tahap persiapan tender namun dibatalkan akibat dari efesiensi,”jelasnya.

Menurutnya setelah melakukan penyesuaian anggaran, sejumlah kegiatan dilingkungan pemerintah Malut akan jalan, dan penyerapan anggaran juga akan naik.(red)

Komentar
Bagikan:

Iklan