Wagub Sarbin Tekan Kontraktor dan Sorot Perencanaan PUPR yang Hambat Proyek

PUBLIKA-Ternate, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti persoalan perencanaan yang dinilai perlu dibenahi menyusul keterlambatan sejumlah pekerjaan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA).

Dalam rapat evaluasi bersama jajaran PUPR, konsultan, dan kontraktor, Jumat (23/10/2026) Sarbin menegaskan bahwa percepatan pekerjaan harus menjadi prioritas menjelang akhir tahun anggaran. Namun, ia mengingatkan agar keterlambatan proyek tidak hanya dibebankan kepada pelaksana di lapangan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap proses perencanaan.

Menurut Sarbin, salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek adalah ketersediaan material. Ada pekerjaan yang terhambat karena material di sekitar lokasi tidak memenuhi kebutuhan sehingga kontraktor harus mencari sumber material lain.

Kondisi tersebut, kata dia, semestinya dapat diantisipasi sejak tahap survei dan perencanaan sebelum pekerjaan dimulai.

“Dari proses perencanaan harus lebih baik lagi. Terutama saat survei lokasi, harus dipastikan betul pembangunan ini menggunakan material dari mana dan apakah materialnya tersedia. Jangan sampai pekerjaan sudah berjalan, tetapi material sulit didapat atau lokasinya terlalu jauh,” tegas Sarbin.

Ia meminta jajaran PUPR memastikan seluruh kebutuhan proyek telah diperhitungkan secara matang, mulai dari sumber material, jarak pengangkutan hingga kebutuhan teknis di lapangan.

Sarbin menilai, perencanaan yang tidak cermat berpotensi menghambat pekerjaan dan membuat target penyelesaian proyek semakin sulit dicapai. Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada progres fisik, tetapi juga harus menyentuh persoalan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Di sisi lain, Sarbin meminta kontraktor segera mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan. Dari total 24 kegiatan bidang SDA yang dievaluasi, sekitar 14 kegiatan dilaporkan telah mencapai progres 100 persen, sementara capaian terendah berada di kisaran 42 persen.

Menurutnya, pekerjaan yang belum rampung masih berpeluang diselesaikan hingga akhir tahun apabila kontraktor benar-benar menjalankan komitmen percepatan.

“Yang paling rendah tadi kurang lebih 42 persen. Ini masih sangat bisa dikejar, asalkan langkah-langkah yang dijanjikan pihak ketiga bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia mendorong kontraktor menambah tenaga kerja, menerapkan sistem kerja bergiliran atau shift, serta mempercepat mobilisasi material ke lokasi proyek.

Sarbin juga meminta seluruh pihak tidak sekadar menyampaikan komitmen dalam rapat, tetapi membuktikannya melalui peningkatan progres pekerjaan di lapangan.

Ia mengaku optimistis target penyelesaian masih dapat dikejar, mengingat sejumlah pekerjaan telah mencapai progres 30 hingga 40 persen. Meski demikian, optimisme tersebut harus diikuti langkah nyata dan pengawasan yang konsisten.

Kualitas Proyek Tak Boleh Dikorbankan

Selain kontraktor, Sarbin turut menekankan tanggung jawab konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat pekerjaan diselesaikan. Kualitas hasil pekerjaan juga harus dipastikan agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

“Semua harus bekerja maksimal untuk menyelesaikan tugas masing-masing sebagai bagian dari proses pembangunan. Tetapi kualitas pekerjaan juga harus tetap dijaga,” tandasnya.

Orang nomor dua di Pemprov Malut juga akan melakukan evaluasi lanjut terkait pelaksanaan proyek di Bidang Bina Marga PUPR Malut fokus pada proyek jalan dan jembatan.(red)