MPLS Sekolah Rakyat di Halut Tertunda, Wagub Malut Tegur Kontraktor

PUBLIKA-Sofifi, Ratusan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Halmahera Utara harus menunda aktivitas belajar setelah pembangunan sekolah tersebut belum juga rampung sesuai target.

Kondisi ini turut membuat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 September 2026 ikut tertunda.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, turun langsung menggelar rapat terbatas bersama Bupati Halmahera Utara, Sekda Halut, pimpinan OPD teknis terkait, Camat Kao, serta perwakilan Hutama Karya, Selasa (29/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Sarbin menegaskan keterlambatan pembangunan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, yang terdampak bukan hanya pemerintah, tetapi juga ratusan anak dan orang tua yang telah menunggu sekolah tersebut berfungsi.

Sarbin bahkan menilai keterlambatan proyek telah mencederai kepercayaan masyarakat karena pembangunan sebelumnya ditargetkan selesai pada awal September.

“Sekarang yang dirugikan siapa? Balik lagi yaitu masyarakat, anak-anak kita yang sudah nunggu kesal. Ada orang tua juga yang marah. Ini persoalannya,” tegas Sarbin.

Ia meminta pihak kontraktor bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait melakukan monitoring secara intensif serta mengambil langkah konkret agar pembangunan segera dituntaskan.

Menurutnya, pihak ketiga harus mampu memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat.

“Saya sudah sampaikan kepada pengusaha agar membangun kepercayaan, nyatanya demikian,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat, pembangunan SRT 1 Halmahera Utara saat ini baru mencapai sekitar 91 persen. Padahal, sekolah tersebut ditargetkan rampung pada awal September agar dapat digunakan untuk pelaksanaan MPLS.

Keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap sekitar 310 siswa dan tenaga pendidik yang hingga kini belum dapat menjalankan aktivitas pembelajaran sebagaimana mestinya.

Perwakilan Hutama Karya dalam rapat tersebut menyampaikan komitmen penyelesaian pembangunan.

“Progres pembangunan di angka 91 persen, minggu ke-3 bulan Oktober semua akan selesai,” kata perwakilan Hutama Karya.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengapresiasi respons cepat Wagub Maluku Utara bersama jajaran OPD terkait yang turun tangan menyikapi persoalan tersebut.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait terus diperkuat sehingga pembangunan dapat segera diselesaikan dan sekolah bisa difungsikan.

“Apresiasi kepada respons cepat Pak Wagub dalam keterlambatan pembangunan. Semoga sinergi ini terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat dapat terselesaikan,” ujar Piet.

Sarbin kemudian meminta seluruh pihak tidak hanya menunggu laporan progres, tetapi aktif mengawal penyelesaian pembangunan di lapangan.

Ia menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat memiliki arti penting bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku Utara,” pungkasnya.

Karena itu, Sarbin meminta keterlambatan pembangunan tidak kembali terjadi. Pemerintah daerah dan kontraktor didorong memastikan seluruh fasilitas selesai sehingga ratusan siswa dapat segera belajar dan menikmati layanan pendidikan yang telah dijanjikan.(red)