Satu Tahun Pemerintahan Sherly–Sarbin, Kepercayaan Publik Menguat

PUBLIKA-Sofifi, Tepat pada 20 Februari 2026 merupakan satu tahun masa periode kepemimpinan pasangan Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos dan dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada 4 Maret 2026 terhadap raport tahun pertama Gubernur Sherly, atas kebijakan publik Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Malut, disebutkan sebanyak 85,1 persen responden nyatakan puas atas kinerjanya.

Terinci, sebanyak 41,5 persen menyatakan sangat puas dan 43,6 persen yang menyatakan cukup puas. Sementara sisanya, 7,8 persen menyatakan kurang puas dan 1,8 persen tidak puas.

Secara demografi, tingkat kepuasan warga pedesaan di Provinsi Malut turut menjadi sorotan dalam survei atas kinerja gubernur wanita pertama di Malut itu.

Berdasarkan data tersebut, tingkat kepuasan penduduk pedesaan berada di angka 84,1 persen, sedikit lebih rendah dibanding penduduk perkotaan yang berada di angka 87 persen.

Dari hasil survei tersebut dikatakan, kondisi jalan yang rusak merupakan masalah utama yang patut jadi perhatian pemerintah saat ini, dengan persentase sebesar 30,4 persen responden.

Lalu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok juga turut disentil sekitar 14 persen responden dan mahalnya harga pupuk (7,3 persen) sebagai masalah utama daerah yang patut jadi perhatian pemerintah.

Dari data yang dirilis pula, secara umum tingkat kepuasan warga di 10 kabupaten dan kota berada di angka di atas 75 persen, dimana dengan tingkat kepuasan tertinggi di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sebanyak 100 persen.

Adapun dua daerah lain yang tingkat kepuasannya diatas 90 persen yakni Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) sebesar 97,7 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 91,2 persen.

Daerah dengan tingkat kepuasan terkecil, yakni Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) sebesar 70,3 persen, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sebesar 74,2 persen dan Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) sebesar 75 persen.

Begitu pula dengan kepuasan kinerja Wagub Sarbin Sehe, disebutkan mayoritas warga juga puas dengan angka persentase sebesar 77,9.
Dari data itu pula disebutkan sebagian besar atau 74 persen responden menyatakan puas atas kualitas layanan kesehatan pemerintahan Sherly-Sarbin.

Lalu sebanyak 73 persen menyatakan puas atas penyediaan jaringan listrik dan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Adapun tingkat kepuasan paling sedikit yang patut menjadi evaluasi pemerintah berkaitan dengan urusan-urusan wajib pemerintahan, yakni terhadap kemudahan akses permodalan (52 persen), pengelolaan sampah (48 persen) dan pembinaan koperasi di masyarakat (46 persen).

Founder sekaligus peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengatakan, angka approval rating Gubernur dan Wagub hingga sejauh ini dinilai publik sangat positif meski ada situasi yang tidak mudah.

Secara umum pula, lanjutnya, ekspektasi warga belum sepenuhnya terakomodir melalui program-program Pemprov Malut. Kepercayaan yang dibangun terhadap kepemimpinan Gubernur Sherly, patut diimbangi jajaran aparaturnya yang harus ikut “berlari” dalam mengeksekusi program-program yang sudah direncanakan.

“Namun, angka peringkat persetujuan yang sangat positif menunjukkan bahwa dalam setahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, perbaikan telah terjadi dan publik sangat mengapresiasi,” tuturnya.

Dikatakan juga, optimisme publik yang tinggi terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur, akan lebih terarah jika berhasil mengakomodir ekspektasi warga Malut.
Ia menambahkan, tingkat kepuasan publik tersebut jika tidak ingin jadi bumerang, maka perlu diterjemahkan ke dalam kerja birokrasi yang sistematis dan terukur agar berbagai harapan masyarakat dapat direalisasikan melalui kebijakan konkret.

Dimana, di satu sisi kinerja gubernur yang ‘melaju’, justru belum diikuti dengan kinerja aparatur pemerintahannya.

“Ini akan menjadi tantangan besar bagi Sherly Tjoanda dalam merealisasikannya dan bagi aparatur pemerintah untuk menjaga konsistensi kinerja,” ucap Burhanudin.

Survei yang dilaksanakan Indikator Politik Indonesia ini sendiri menyasar sebanyak 820 responden yang sudah berumur diatas 17 tahun dan sudah menikah.

“Adapun metode yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error (MoE) atau tingkat kesalahan 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen,” ujar peneliti survei Indikator, Rizka Halida.(red)