Kutukan Sumber Daya

Oleh: Idrus E. Maneke
Mahasiswa S2 Ilmu Politik Unas Jakarta

Masalah distribusi kekayaan daerah merupakan isu sentral dalam studi pembangunan ekonomi dan politik ekonomi, terutama dalam konteks negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Tulisan ini menggunakan pemikiran Richard M. Auty, seorang profesor emeritus dalam Geografi Ekonomi di Lancaster University. Richard M. Auty juga dikenal karena pengembangan konsep resource curse atau kutukan sumber daya alam yang secara teoretis menghubungkan kelimpahan sumber daya alam dengan pembangunan ekonomi yang buruk dan distribusi kekayaan yang timpang, yang sengaja menjadi judul tulisan ini.

Istilah resource curse pertama kali dipopulerkan oleh Richard M. Auty dalam buku klasiknya Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse yang diterbitkan pada tahun 1993 ini menjelaskan paradoks bahwa negara-negara dengan sumber daya mineral yang sangat melimpah seringkali gagal mengubah kekayaan ini menjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat luas.

Menurut Richard Auty (1993), kegagalan ini disebabkan oleh mekanisme ekonomi dan struktural yang secara sistemik mendistorsi perekonomian:

Dominasi sektor ekstraktif yang menghambat diversifikasi ekonomi.

Dutch disease, yakni apresiasi nilai tukar dan lonjakan harga relatif yang merugikan sektor perdagangan dan manufaktur, dan
rent-seeking dan korupsi yang menyering terjadi ketika elite menguasai pendapatan dari sumber daya alam.

Dalam paradigma ini, kekayaan sumber daya bukanlah berkah otomatis; sebaliknya, ia memicu kompetisi atas hasil ekstraksi yang cenderung menghasilkan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata di antara kelompok ekonomi, wilayah, dan kelas sosial.

Mekanisme Ketimpangan dan Kekayaan Daerah

Richard Auty menekankan bahwa distribusi kekayaan daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana negara atau pemerintah daerah mengelola rents, pendapatan ekonomis dari sumber daya alam yang melebihi biaya produksi. Ketika rents ini terutama diserap oleh pemerintah pusat atau elite tertentu, wilayah yang menghasilkan sumber daya sering menerima proporsi hasil yang relatif kecil dibandingkan kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Dampak ketimpangan ini muncul dalam beberapa bentuk :

a. Ketimpangan Antar Wilayah

Wilayah kaya sumber daya sering mengalami pertumbuhan ekonomi yang tertinggal jika sistem fiskal nasional tidak memastikan transfer fiskal yang adil ke daerah, atau jika pendapatan sumber daya dipusatkan, bukan dibagikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan daerah. Ini menimbulkan kesenjangan antara wilayah penghasil sumber daya dan wilayah lain, memperlebar jurang pembangunan dan kesempatan.

b. Dutch Disease dan Ketimpangan Sektor

Auty (melalui pembahasan resource curse) menunjukkan bahwa dominasi sektor ekstraktif mengakibatkan pelemahan sektor manufaktur atau pertanian. Akibatnya, daerah dengan konsentrasi sumber daya sering mengalami sektor lain yang stagnan atau menurun, sehingga pekerjaan dan pendapatan di luar sektor sumber daya tidak berkembang secara proporsional.

c. Distribusi Rente Pemerintah

Dalam banyak kasus, pendapatan dari sumber daya alam terserap oleh anggaran negara atau elite lokal tanpa mekanisme distribusi yang kuat. Ketika pemerintah pusat memegang kendali atas pendapatan besar dari sumber daya, daerah penghasil sering kali hanya menerima sebagian kecil dari hasil tersebut melalui transfer umum, dana bagi hasil atau subsidi, yang sering tidak mencerminkan proporsi kontribusi mereka terhadap total pendapatan nasional. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan baik dalam anggaran daerah maupun peluang investasi lokal.
Dalam konteks ini, distribusi kekayaan daerah bukan hanya tentang pembagian materi, tetapi juga tentang struktur politik dan kelembagaan yang menentukan kebijakan fiskal dan investasi publik.

Peran Kebijakan

Richard M. Auty dalam karya-karyanya (termasuk The Rent Curse tahun 2018 yang ditulis bersama Haydn I. Furlonge) menjelaskan, bahwa kutukan sumber daya bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Teori ini sekarang dipahami bukan hanya sebagai fenomena ekonomi semata, tetapi juga sebagai hasil pilihan kebijakan dan kelembagaan.

Dalam The Rent Curse, penulis menyoroti beberapa model politik ekonomi yang menunjukkan bagaimana kebijakan dan institusi dapat memperparah atau meringankan efek dari pendapatan sumber daya. Misalnya, negara dengan mekanisme transparansi fiskal dan partisipasi publik mampu mengurangi dampak negatif distribusi pendapatan sumber daya.
Negara atau daerah yang menggunakan pendapatan sumber daya untuk membangun diversifikasi ekonomi cenderung memiliki pola distribusi kekayaan yang lebih merata.

Kuncinya adalah bagaimana pendapatan ini diolah dan dialokasikan untuk : investasi dalam infrastruktur publik, pendidikan, dan layanan sosial dapat meningkatkan kapasitas produktif daerah.
Kebijakan fiskal yang progresif dan mekanisme distribusi yang adil dapat mengurangi akumulasi kekayaan di tangan elite semata.

Dalam kerangka ini, distribusi kekayaan daerah artinya bukan hanya membagi “kue” sumber daya, tetapi menjamin bahwa seluruh wilayah mendapatkan insentif dan kapasitas untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Pemikiran Auty memiliki implikasi penting bagi negara-negara dengan endowment sumber daya alam yang kaya namun menghadapi ketimpangan intra-nasional. Beberapa poin kebijakan yang relevan meliputi :

_Desentralisasi Fiskal yang Kuat_.
Kebijakan fiskal harus mencakup mekanisme alokasi yang transparan, termasuk bagi hasil pendapatan sumber daya yang adil antara pemerintah pusat dan daerah.

_Investasi dalam Diversifikasi Ekonomi Daerah_

Mengalihkan fokus investasi dari dominasi sektor ekstraktif ke sektor produksi lain (industri ringan/sedang, jasa, pertanian modern) dapat menyeimbangkan peluang penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan.

_Penguatan Kelembagaan Lokal._

Institusi lokal yang kuat dalam transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik menjadi fondasi penting dalam memastikan pendapatan sumber daya tidak terserap secara eksesif oleh elite semata.

Pemikiran Richard Auty tentang kutukan sumber daya (resource curse) menyediakan lensa teoretis penting untuk memahami bagaimana kekayaan sumber daya alam dapat berdampak negatif terhadap distribusi kekayaan daerah. Bukan sekadar soal kekayaan yang berlimpah atau tidak, tetapi bagaimana struktur ekonomi, politik dan kebijakan publik menentukan arah distribusi pendapatan sumber daya.

Penelitian Auty menunjukkan bahwa tanpa perhatian terhadap mekanisme distribusi dan pembangunan yang inklusif, daerah penghasil sumber daya justru bisa menjadi wilayah yang tertinggal secara ekonomi dan sosial. Dengan perbaikan dalam kebijakan fiskal dan kelembagaan, tantangan ini dapat diatasi, sehingga kekayaan alam tidak berubah menjadi kutukan, tetapi menjadi pendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.[]