Akademisi Harap, Kunker Presiden ke Malut Ada Kejutan Bagi Masyarakat

Presiden RI Jokowi Tiba di Bandara Sultan Babullah (dok: istimewa)

PUBLIKAmalut, Kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Maluku Utara sekaligus membagikan bantuan langsung tunai (BTL) ke masyarakat adalah contoh yang baik, atas perlindungan kepada warga yang mengalami tekanan dari kebijakan presiden mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disampaikan Dosen Ekonomi Universitas Khairun Ternate Mohtar Adam, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (26/9).

Pasalnya akibat dari kebijakan tersebut, membuat harga BBM naik, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga-harga barang konsumsi yang memiskinkan warga Maluku Utara. Problem kemudian apakah hanya BLT ? Ataukah Presiden akan membuat kejutan baru bagi rakyat Maluku Utara, yang saat ini mengalami tekanan yang luar biasa di penghujung 2022, dalam menyambut tahun politik 2024.

“problem pertama Anjloknya harga kopra dari 12.500/kg pada quartal 1 tahun 2022 menjadi 6.000/kg pada quartal 3 tahun 2022 kebijakan apa yang akan Presiden lakukan dari dampak anjloknya komoditi kopra bagi rakyat, tentu masyarakat Maluku Utara berharap ada upaya presiden melakukan terobosan dari kunjungan kesekian kalinya ke Maluku Utara,”harapnya.

Lanjut Mohtar mengaku problem kedua,kenaikan harga barang konsumsi di daerah industri pertambangan seperti Maba-Haltim, Weda-Halteng, Obi-Halsel, Malifut-Halut, yang berdampak pada 4 kabupaten ini mencatatkan warga miskin terbanyak di Maluku Utara.

”Apa terobosan presiden yang dapat mengurangi beban rakyat Malut dari kayanya sumberdaya alam,”kata Mohtar dengan nada Tanya.

“ Maluku Utara memiliki luas laut dan potensi ikan yang konon menjadi sumber daya yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi dunia, sementara ikan di Maluku Utara, menjadi sumber miskin bagi warga Malut, apa kebijakan presiden dalam mengatasi problem ini,”Mohtar menambahkan.

Selain itu, Dosen ekonomi Unkhair itu juga menyinggung, terkait dengan status Soffi, dimana Presiden BJ Habibi menandatangani UU Pembentukan Provinsi Maluku Utara, yang didalam pasal 9 ayat 1 mengamanahkan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara, namun sampai saat ini tidak jelas kedudukan Sofifi dalam status daerah otonom.

”Mungkinkan Presiden Jokowi akan memberikan kado terindah bagi Malut, ataukah menitipkan janji lagi seperti presiden SBY,”bebernya.

Mohtar menambahkan, warga Maluku Utara sangat mengharapkan, untuk memastikan pembangunan kedepan, ditengah Presiden memperjuangkan pemindahan ibukota negara, masyarakat Maluku Utara lagi berjuang memastikan ibukota Provinsi.

”Tentu harapan ini menjadi semangat bersama untuk menempatkan Halmahera sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan, dan pembangunan masa depan Maluku Utara,”harapnya.(red)